TNI Ganti KKB Jadi OPM, Kapuspen TNI: Prajurit Harus Dilindungi dari Aspek Hukum & HAM

TNI Ganti KKB Jadi OPM, Kapuspen TNI: Prajurit Harus Dilindungi dari Aspek Hukum & HAM

Prajurit TNI yang mengalami luka akibat serangan KKB di Nduga, Papua. --

TNI menyikapi adanya perkembangan situasi aksi bersenjata di wilayah Papua yang saat ini meningkat. 

BACA JUGA:

Karena itu, dalam STR dijelaskan 2 alasan yang mendasari TNI mengganti istilah KKB menjadi OPM. 

Yang pertama latar belakang Rakor Kemenko Polhukan pada tanggal 29 April 2021 yang membahasa tentang penyebutan terhadap organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan tindakan teror dan kekerasan dengan sebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST).

Yang kedua setelah mempertimbangkan adanya perbedaan penyebutan nomenklatur antara pemerintah, legislatif, TNI dan Polri, maka untuk saat ini TNI mengembalikan penyebutan yang semula KKB/KST menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) sampai dengan adanya perubahan.

Berdasarkan STR tersebut, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Pangdam XVII/Kasuari harus memedomani dan menyamakan penyebutan nomenklatur ini.

Selain itu, STR tersebut merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih dan Pangdam XVII/Kasuari.

BACA JUGA:

Egianus Kogoya Tantang TNI-Polri Perang Darat

Panglima Kodap III Ndugama-Derakma TPNPB-OPM, Egianus Kogoya menantang TNI-Polri melakukan perang darat. 

Egianus Kogoya menyebut pertempuran belakangan ini tidak seimbang karena TNI menggunakan pesawat dan helikopter untuk melakukan pemboman. 

“Tindakan yang dilakukan negara Indonesia melalui TNI dan Polri terhadap kami sangat tidak seimbang. Apalagi menyerang dengan menurunkan bom, mortir yang dilepaskan tanpa memastikan TPNPB OPM dan warga sipil,” ujar Egianus Kogoya seperti dikutip dari video yang diunggah akun X Hsgm pada Sabtu, 13 April 2024. 

Mestinya lanjut Egianus Kogoya, penyerangan aparat TNI-Polri, diarahkan kepada pasukan TPNPB, bukan warga sipil. 

Karena itu, dia menantang operasi militer TNI-Polri dilakukan melalui darat. Tujuannya agar pertempuran seimbang.  

“Kalau lewat darat kami siap melayani kalian berapa pun jumlah yang Jakarta kirim, kami siap hadapi," tantangnya. 

Selain itu, dia juga meminta dilakukan negosiasi antar Jakarta dan Selandia Baru terkait pilot Susi Air yang mereka sandera. 

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Rizal Husen

Tentang Penulis

Sumber: