Polemik KJMU hingga Isu Pemangkasan Anggaran Pendidikan, Ini Tanggapan BPKD DKI
KJMU, Program Kuliah Gratis bagi Mahasiswa Berprestasi, Image oleh Felixioncool dari Pixabay --
fin.co.id – Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi menegaskan, bahwa PJ Gubernur Heru Budi Hartono prinsipnya tidak pernah menginstruksikan pemotongan anggaran.
"Kami di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaksanakan arahan kebijakan beliau (PJ Gubernur)," ujarnya saat menjawab pertanyaan awak media di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.
Tapi menurutnya, Gubernur memiliki prioritas pembangunan tersendiri. Salah satunya adalah kemiskinan.
Seperti yang diketahui prioritas pembangunan itu ada enam, yakni penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penguatan nilai demokrasi.
BACA JUGA:Dukcapil Minta Data Ulang KJMU, Komisi E: Khawatir Mahasiswa Putus Kuliah!
"Nah ini kemiskinan, penanggulangan penurunan ekonomi ya kita yang menerjemahkan," tutur Michael menggebu.
Dia mengaku bahwa ketika ada kesalahan dalam proses mendata keuangan, merupakan tanggung jawab pihaknya. Bukan atas perintah dari gubernur.
"intinya adalah pemanfaatan anggaran semaksimal mungkin tepat sasaran. Beliau hanya mengarahkan seperti itu ya kita yang menterjemahkan," tutur pria yang hobby bersepeda itu.
"Ketika ada salah hitung ya kita perbaiki. tidak mungkin juga 100% ngitungnya benar pada saat penganggaran," tambahnya.
BACA JUGA:Pemprov DKI Temukan 624 Penerima KJMU Tidak Sesuai Kriteria dan 577 Orang Perlu Verifikasi
Sebelumnya Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti pemotongan anggaran KJMU yang merupakan salah satu program penting dalam memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa.
Total anggaran untuk program KJMU dan program-program terkait dalam APBD 2023 mencapai Rp782 Miliar. Namun, mengalami pemangkasan menjadi Rp 470 miliar pada tahun 2024 ini.
"Kami menilai pengalihan anggaran KJMU sebagai contoh konkret dari politisasi alokasi anggaran di tingkat Pemerintah Daerah, di mana keputusan anggaran menjadi subjek kepentingan politik tahunan," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Elva Qolbina, Jakarta, 7 Maret 2024.
Fraksi PSI menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pendidikan anak-anak dari dampak politisasi anggaran.
Sumber:
