Dukcapil Minta Data Ulang KJMU, Komisi E: Khawatir Mahasiswa Putus Kuliah!
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak --
fin.co.id - Permasalahan penghapusan data penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menyebabkan kekhawatiran sejumlah politisi di DPRD DKI Jakarta.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jangan serta merta menghapus data mahasiswa yang menerima KJMU.
Karena hal tersebut khawatir dapat mengakibatkan mahasiswa terpaksa putus kuliah.
"Menurut saya tidak perlu lagi pemeringkatan kemiskinan. Sebab banyak yang tidak sesuai fakta di lapangan. Kalau mereka dihapus, kuliahnya bisa terlantar. Jangan mudah menghapus nama mereka yang penerima,” ungkap Jhonny dalam keterangannya, Rabu, 13 Maret 2024.
BACA JUGA:Pemprov DKI Temukan 624 Penerima KJMU Tidak Sesuai Kriteria dan 577 Orang Perlu Verifikasi
Lebih lanjut, Politisi PDIP itu singgung dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa bagi sebagian warga Jakarta.
Maka dari itu, Jhonny menegaskan agar pemerintah tidak menghapus kebijakan tersebut dengan mudah.
"Kita harus sadari, kemarin kita didera COVID-19. Nah, sadar atau tidak sadar akibat COVID-19 ekonomi belum selesai. Masih ada dampaknya sampai sekarang ini,” tutur Pria kelahiran Medan itu.
Jhonny menambahkan, bahwa pemeringkatan kemiskinan dapat menambah persoalan yang sangat potensial bagi mahasiswa.
BACA JUGA:Begini Reaksi Anies Soal Program KJMU yang Ingin Dihapus Heru
Karena faktor itu dapat membuat para terpelajar gagal mengenyam pendidikan dengan baik.
"Enggak usah lagi dipakai pemeringkatan kemiskinan itu, dan Pj Gubernur harus turun tangani masalah ratusan mahasiswa yang disarankan untuk dikoreksi lagi,” tukasnya.
Seperti diketahui, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta merekomendasikan untuk memeriksa ulang 624 mahasiswa yang terdaftar dalam penerima KJMU tahun 2024.
Karena banyak data yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.
Sumber:
