Jadi Tahanan Kota, 7 PPLN Kuala Lumpur akan Diadili Pekan Depan
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana memberikan keterangan kepada wartawan.--
FIN.CO.ID- Berkas perkara tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur yang diduga melakukan kecurangan saat Pemilu 2024 telah diterima Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 8 Maret 2024 lalu.
"Tim JPU yang diketuai oleh Dr. Syahrul Juaksha Subuki, S.H., M.H. dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum juga melimpahkan berkas perkara atas tersangka tujuh Anggota PPLN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Minggu, 10 Maret 2024.
Ketut mengatakan pada hari yang sama jaksa telah menjadwalkan sidang pada 13 Maret 2024.
"Pada hari yang sama, Tim JPU yang diketuai oleh Syahrul Juaksha Subuki dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum juga melimpahkan berkas perkara atas Tersangka 7 Anggota PPLN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan jadwal sidang yang akan digelar pada tanggal 13 Maret 2024," ungkapnya.
BACA JUGA:
- 1 Anggota PPLN Kuala Kumpur Masuk DPO Kasus Pengurangan DPT Pemilu
- Tak Lakukan Penahanan, Polri Siap Serahkan 7 Tersangka PPLN Kuala Lumpur ke Kejaksaan
Nantinya, kata Ketut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan mengadili perkara tersebut yaitu Hakim Ketua Buyung Dwikora, Hakim Anggota I Arlen Veronica, dan Hakim Anggota II Budi Prayitno.
Ketut mengatakan usai menerima tahap II, Kejagung memutuskan untuk menjadikan tujuh tersangka Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur sebagai tahanan Kota.
"Para Tersangka dilakukan penahanan sebagai Tahanan Kota selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 27 Maret 2024," ungkapnya.
Atas perbuatannya, Tersangka 7 Anggota PPLN disangkakan melanggar Kesatu Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
BACA JUGA:
- Kasus Pemalsuan DPT Pemilu 2024, Polri Kumpulkan Berkas Perkara 7 Tersangka PPLN Kuala Lumpur
- Ketua KPU Skors Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Luar Negeri yang Dihadiri 120 PPLN, Ini Alasannya
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan 7 orang tersebut terlibat dalam kasus pemalsuan daftar pemilih Pemilu 2024.
"Bahwa dari DP4 KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148," kata Djuhandani kepada wartawan, Jumat, 1 Maret 2024.
Namun, kata Djuhandani, PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan.
.jpeg)
Sumber:
