Soal Hak Angket DPR RI, PKB NasDem dan PKS Tunggu Langkah PDIP
Ketum DPP Partai NasDem Surya Paloh memberi keterangan pers.-FIN/Antara-
FIN.CO.ID- Tiga partai politik koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni Nasdem, PKB, dan PKS menunggu langkah PDIP untuk mengajukan hak angket terkait Kecurangan Pemilu 2024.
"Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket," kata Hermawi di NasDem Tower, Kamis, 22 Februari 2024.
Lebih lanjut, Hermawi mengatakan pihaknya telah menyiapkan data-data pendukung untuk mengajukan hak angket.
BACA JUGA:
- Golkar Tolak Hak Angket untuk Merespons Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
- 3 Parpol Pengusung Anies-Muhaimin Tunggu PDIP Ajukan Hak Angket
"Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator bagaimana selanjutnya" tuturnya.
Hermawi menambahkan, jika nantinya hak angket tersebut jadi diajukan, pihaknya berharap adanya kesamaan derajat dan saling menghormati.
“Dalam kebersamaan itu kita inginkan ada kesederajatan, ada saling menghormati, ada saling menghargai, ada kesamaan equal, itu yang kami inginkan kalau nanti kami bersama-sama PDIP dan mungkin juga PPP kalau sama sama menggulirkan hak angket,” bebernya.
Hermawi menjelaskan alasan mereka mendukung hak angket yaitu karena ingin menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia.
BACA JUGA:
- Praktisi Hukum Setuju Hak Angket di DPR RI, Menjadi Gema Suara Rakyat
- Ganjar Dorong Hak Angket Soal Kecurangan Pilpres, Anggota DPR: Tidak Tepat, Harusnya ke Ranah Hukum
"Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa indonesia," tutupnya.
Wacana hak angket di DPR RI terkait indikasi kecurangan Pilpres 2024 mencuat. Wacana ini didorong oleh capres nomor 3 Ganjar Pranowo dan didukung oleh paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.
Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta.
Sejauh ini, partai yang terang-terangan menolak hak angket yakni Demokrat, Golkar dan PAN. (*)
.jpeg)
Sumber:
