Hari Ini 3 Partai Koalisi Perubahan Bahas Hak Angket Bersama Anies-Cak Imin
Hermawi Taslim--Istimewa
FIN.CO.ID- Tiga partai politik koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni Nasdem, PKB, dan PKS akan melakukan pertemuan dengan paslon nomor urut 1 itu pada Jumat, 23 Februari 2024.
Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan pertemuan itu untuk membahas hak angket.
"Ya kita besok (red: hari ini) kita mau menghadap Cak Imin dan Pak Anies untuk menanyakan apakah sudah ada komunikasi. Kalau DPR sekarang sudah jelas DPR-nya kan reses," kata Hermawi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari 2024.
BACA JUGA:
- Golkar Tolak Hak Angket untuk Merespons Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
- 3 Parpol Pengusung Anies-Muhaimin Tunggu PDIP Ajukan Hak Angket
Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sepakat mendukung PDIP untuk menggulirkan hak angket DPR guna mengusut berbagai kecurangan dalam Pilpres 2024.
"Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket," ujar Hermawi.
Lebih lanjut, Hermawi mengatakan pihaknya telah menyiapkan data-data pendukung untuk mengajukan hak angket.
BACA JUGA:
- Praktisi Hukum Setuju Hak Angket di DPR RI, Menjadi Gema Suara Rakyat
- Pengamat Anggap Sulit Bawa Kecurangan Pilpres ke MK, Lebih Mungkin Lewat Hak Angket DPR RI
"Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator bagaimana selanjutnya." Imbuhnya.
Hermawi menjelaskan alasan mereka mendukung hak angket yaitu karena ingin menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia.
"Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa indonesia," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan usul menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta.
Sejauh ini, partai yang terang-terangan menolak hak angket yakni Demokrat, Golkar dan PAN. (*)
.jpeg)
Sumber:
