Pengamat Anggap Sulit Bawa Kecurangan Pilpres ke MK, Lebih Mungkin Lewat Hak Angket DPR RI
Pengamat politik Ray Rangkuti-Antara/istimewa-
FIN.CO.ID- Wacana hak angket DPR RI disampaikan oleh capres 03 Ganjar Pranowo buntut dari adanya indikasi kecurangan dalam Pilpres 2024. Wacana ini pun disambut baik oleh tim pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan.
Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menilai, sulit untuk membawa kasus dugaan kecurangan Pilpres ke jalur hukum dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Sebab menurutnya tidak memenuhi unsur keadilan.
"Karena dalam proses pendekatan hukum yang dilihat itu adalah angka bukan peristiwa, khususnya di Mahkamah Konstitusi," ujarnya saat dihubungi fin grup, Rabu 21 Februari 2024.
BACA JUGA:
- Yakini Pemenang Pemilu 2024, AHY Tolak Halus Hak Angket
- Ganjar Ajak DPR Ajukan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu, Jokowi: Gak Masalah, Itu Hak Demokrasi
Menurutnya, jalan yang paling mungkin untuk melihat berbagai peristiwa kecurangan adalah dengan menggunakan jalur politik yang bersifat kualitatif.
"Dan itu adalah angket. Nah dengan angket ini nanti akan ketahuan tuh, bener gak fungsi bahwa presiden menggunakan bansos untuk kepentingan elektoral," katanya.
Ray juga menyoroti dugaan Presiden menggunakan TNI dan Polri serta Kepala Desa untuk kepentingan elektoral. Dia menilai bahwa apa yang dilakukan Jokowi bisa terjawab ketika adanya angket.
"Itu semua kalau dilakukan secara angket bisa dijawab. Bukan soal apakah nanti angket ini berbuah pada tindakan politik yang lanjutan," tutur pria Kelahiran Sumatera Utara itu.
BACA JUGA:
- Presiden Boleh Kampanye, Saiful Mujani Bilang Jokowi Mulai Kalap: Sudah Waktunya DPR Gunakan Hak Angket
- Bongkar Transaksi Janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu, DPR Usulkan Hak Angket
Meskipun belum jelas apakah angket akan mengarah pada tindakan politik lanjutan. Namun, Pria Alumnus Uin Syarif Hidayatullah itu percaya bahwa hal tersebut dapat menjadi peringatan bagi pihak yang berkuasa agar tidak menggunakan cara-cara atau model yang merusak kredibilitas pemilu di masa depan.
Ray menilai, hak angket dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa kecurangan dan memberikan peringatan kepada calon pemimpin.
"Terutama menjelang Pilkada atau Pemilu berikutnya, agar tidak menggunakan praktik-praktik tersebut kedepannya," pungkasnya.
Dalam unggahan tiktok pribadinya, dia juga mengatakan bahwa pelaksanaan pilpres kemarin menjadi suatu keresahan. Termasuk guru-guru besar.
"itu adalah, hilangnya sifat kenegarawan Pak Jokowi di dalam Pilpres ini," dilansir dari akun tiktok rayrangkuti259, pada Rabu 21, Februari 2024.
.jpeg)
Sumber:
