FIN.CO.ID- Calon Wakil Presiden RI Mahfud MD menilai, gerakan civitas akademik dari sejumlah kampus yang belakangan ini gencar mengkritik Preside Joko Widodo terkait Pemilu 2024 merupakan gerakan murni.
Mahfud mengatakan itu merespon pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai gerakan itu dipolitisasi
"Kalau saya menganggap itu gerakan moral yang murni. 'Kan boleh dong berbeda pendapat dengan Pak Luhut," kata Mahfud usai acara Tabrak, Prof! di Pos Bloc, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024.
BACA JUGA:
- Mahfud MD: Program Insentif Guru Ngaji untuk Semua Agama
- Akademisi Unimal Aceh Petisi Penyelamatan Reformasi, Desak Jokowi Harus Netral di Pilpres
Mahfud menganggap gerakan itu gerakan moral murni dan tidak ada politisasinya.
"Karena mereka itu tidak memihak pasangan calon mana pun, tidak mengampanyekan siapa pun," kata Mahfud.
Mahfud heran gerakan itu dianggap dipolitisasi. Balik bertanya apa yang dipolitisasi dari gerakan para guru besar tersebut.
"Apa politisasinya? Apa misalnya bahwa itu partisan? Tidak ada. Mereka tidak mendukung calon tertentu," ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan bahwa orang yang melakukan politisasi adalah orang yang berusaha memenangkan pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024.
BACA JUGA:
- Ramai Sejumlah Kampus Buat Petisi Kritik Jokowi, Pengamat: Rawan Disusupi Kepentingan Politik
- Jokowi Angkat Suara Soal Petisi Akademisi Protes Etika dan Kenegarawanan
"Justru yang kemudikan melakukan langkah-langkah yang ingin memenangkan calon tertentu itulah yang melakukan politisasi di luar tugasnya," tuturnya.
Sebelumnya, dalam kanal YouTube salah satu media televisi, Luhut mengatakan bahwa gerakan civitas academica di berbagai kampus merupakan gerakan yang dipolitisasi.
"Pada zaman seperti sekarang ini, itu 'kan politisasi. Lah orang lagi zaman kampanye begini masa kasih statement (pernyataan) begitu? Menurut hemat saya enggak pas," kata Luhut dalam tayangan tersebut.
Sekedar diketahui, belakangan ini beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.
Presiden RI Joko Widodo pun menilai petisi dari berbagai akademisi universitas soal pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai.
