Mahfud MD Ogah Kaitkan Pengunduran Dirinya dengan Menteri Lain
Menko Polhukam Mahfud MD melambaikan tangan usai menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Mahfud MD mengundurkan diri dari Menko Polhukam karena maju sebagai-ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A-
fin.co.id - Menko Polhukam Mahfud MD, tidak mau mengaitkan pengunduran dirinya dengan menteri lain.
Hal itu diutarakan Mahfud saat dimintai tanggapannya apakah dia berharap pengunduran dirinya sebagai menteri diikuti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres 2024.
“Ndak, saya tidak (mau). Kalau saya sendiri tidak akan mengaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengaitkan silakan,” kata Mahfud usai menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 1 Februari 2024.
Mahfud yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 menyatakan ingin mundur dari jabatan menteri guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye.
BACA JUGA:Ssst! Mahfud MD Titip Ini ke Presiden Jokowi
Dalam keterangannya usai bertemu Jokowi, Mahfud menegaskan tidak ingin mencampuri urusan menteri lain.
“Etika saya itu bukan orang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu saja kalau etika saya. Yang lain-lain itu saya ndak ikut urusan menteri lain,” tegasnya.
Sebelumnya, Saat bertemu untuk menyerahkan surat pengunduran diri, Menkopolhukam Mahfud MD menitipkan sesuatu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Yang dititipkan Mahfud ke Jokowi adalah persoalan terkait penagihan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan revisi undang-undang MK.
BACA JUGA:Mundur Jadi Menteri, Jokowi Sebut Mahfud MD Menko Polhukam Terlama
Mahfud menyebut 3 persoalan itu menjadi catatan khusus selama menjabat sebagai Menkopolhukam.
"Uutang BLBI saya katakan kepada Presiden Jokowi, Bapak pernah memberi inpres (instruksi presiden) kepada kami untuk mulai menagih utang BLBI. Waktu itu jumlahnya Rp110 triliun lebih, Rp111 triliun. Dalam 1,5 tahun kami bekerja sekarang terkumpul, yang di tangan kami Rp35,7 triliun, yang kalau dihitung presentasenya 31,8 persen,” ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024.
Mahfud, kepada Presiden, menyampaikan penagihan utang BLBI penting, karena itu merupakan uang negara. “Saya katakan Bapak Presiden, ini tagihan masih ada, karena masih ada yang mengelak dan ada yang menawar,” jelasnya.
Kemudian, Mahfud juga menitipkan upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat, yang selama dirinya menjabat telah berjalan.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
