Ssst! Mahfud MD Titip Ini ke Presiden Jokowi
Foto: Mahfud MD--
FIN.CO.ID - Saat bertemu untuk menyerahkan surat pengunduran diri, Menkopolhukam Mahfud MD menitipkan sesuatu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Yang dititipkan Mahfud ke Jokowi adalah persoalan terkait penagihan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan revisi undang-undang MK.
Mahfud menyebut 3 persoalan itu menjadi catatan khusus selama menjabat sebagai Menkopolhukam.
"Uutang BLBI saya katakan kepada Presiden Jokowi, Bapak pernah memberi inpres (instruksi presiden) kepada kami untuk mulai menagih utang BLBI. Waktu itu jumlahnya Rp110 triliun lebih, Rp111 triliun. Dalam 1,5 tahun kami bekerja sekarang terkumpul, yang di tangan kami Rp35,7 triliun, yang kalau dihitung presentasenya 31,8 persen,” ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024.
Mahfud, kepada Presiden, menyampaikan penagihan utang BLBI penting, karena itu merupakan uang negara. “Saya katakan Bapak Presiden, ini tagihan masih ada, karena masih ada yang mengelak dan ada yang menawar,” jelasnya.
Kemudian, Mahfud juga menitipkan upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat, yang selama dirinya menjabat telah berjalan.
Menko Polhukam Mahfud Md memberikan keterangan mengenai pengunduran dirinya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2/2024). -ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga-
BACA JUGA:
- Mundur Jadi Menteri, Jokowi Sebut Mahfud MD Menko Polhukam Terlama
- Ganjar Pranowo Respect dengan Keputusan Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi
“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12 (kasus). Itu secara hukum sangat sulit, biar secara hukum dibicarakan pemerintah atau menko polhukam berikutnya. Tetapi, yang sudah diselesaikan penyelesaian non-yudisial, yaitu khusus untuk korban bukan pelakunya,” imbuhnya.
Persoalan ketiga, lanjut Mahfud, saat ini ada upaya menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi atas inisiatif DPR RI. Padahal, UU MK yang saat ini berlaku juga belum lama direvisi.
“Saya katakan, Bapak Presiden saya tidak setuju dan saya hentikan pembahasan itu, karena aturan peralihannya itu tidak adil bagi hakim yang ada sekarang,” urainya.
Di luar itu, Mahfud meyakinkan pekerjaan-pekerjaan rutin di Kemenkopolhukam terus berjalan yang seluruhnya dikendalikan oleh Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso.
“Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh tujuh deputi, tujuh kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Budi, sesmenko yang kendalikan jika saya sedang cuti,” terangnya.
Diketahui, Mahfud yang saat ini maju sebagai calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo, memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menkopolhukam. Surat pengunduran itu diserahkan secara langsung oleh Mahfud ke Presiden Jokowi.
Sumber:
