fin.co.id - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto kedapatan menjawab pertanyaan soal independensi para hakim atau para penegak hukum sesuai konstitusi.
Prabowo menyebut jika aparat penegak hukum termasuk para penegak hukum harus diberi upah layak agar terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme hingga bisa terbebas dari cengkeraman kekuasaan.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemudian menanyakan soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi cawapres.
Prabowo mengatakan, jika keputusan tersebut sudah incracht. Bahkan, Prabowo menyebut jika masyarakat Indonesia sudah tidak bodoh dan bisa menilai secara bijaksana.
Bahkan, Prabowo mengatakan siapa yang intervensi soal putusan MK tersebut.
BACA JUGA: Tiga Pasangan Capres-Cawapres Siap Jalani Debat Perdana di Kantor KPU RI
"Mas Ganjar, masyarakat Indonesia tidak bodoh. Sudah bisa menilai," kata Prabowo.
Ketika Prabowo menjawab pertanyaan tersebut, capres nomor 1 Anies Baswedan terlihat tersenyum.
Sementara itu, di belakang Prabowo, cawapres Gibran Rakabuming terlihat sangat ekspresif ketika isu soal penegakan hakim terutama soal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menginginkan pemerataan pembangunan nasional memerlukan pemerintahan yang bersih, akomodatif, dan bebas korupsi.
"Semua ini (pemerataan pembangunan) bisa berjalan kalau pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi tidak dengan kata-kata, tetapi dengan keseriusan," kata Ganjar dalam Debat Calon Presiden Pemilu 2024 yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa malam.
Ganjar menyampaikan apresiasi kepada pasangan duetnya Mahfud MD yang selama ini telah menjalankan tugas mengawal pemerintah yang bebas dari korupsi.
BACA JUGA: KPU Jelaskan Batasan Usia Anggota KPPS Pemilu 2024 dan Syarat yang Harus Dipenuhi
"Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menkopolhukam mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu," ujarnya.
Salah satu yang turut diperhatikan Ganjar adalah soal kurangnya akomodasi pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat.
