FIN.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meniadakan debat khusus calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.
Menanggapi keputusan KPU terkait format debat capres dan cawapres, Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mengikuti aturan KPU.
"Saya ikut aturan saja, ikut aturan saja," katanya di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 3 Desember 2023.
Gibran mengaku sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi debat perdana pada tanggal 12 Desember mendatang.
Saat ditanya apa persiapannya, Gibran tidak menjelaskan dengan detail.
BACA JUGA:
- Gibran Bagi-Bagi Susu di CFD Bundaran HI, Bantah Lakukan Kampanye
- KPU Hapus Debat Khusus Cawapres, Ini Kata Ganjar Pranowo
"Sudah, sudah disiapkan," katanya singkat.
Sebelumnya, KPU telah menetapkan debat Pilpres 2024 sebanyak tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 ayat (1).
Debat pertama di Kantor KPU pada tanggal 12 Desember 2023 temanya terkait dengan hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Pada debat kedua yang dijadwalkan pada tanggal 22 Desember 2023 mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Tema debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024 adalah ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, dan pengelolaan APBN.
BACA JUGA:
- Debat Cawapres Dihapus, Denny Siregar: Debat Tidak Mampu, Ubah Peraturan Lewat KPU, Hidup Memang se-Gibran Itu Kawan!
- TPN Yakin Ganjar Mahfud Unggul di Debat Perdana Pilpres 2024
Selanjutnya tema debat keempat pada tanggal 21 Januari 2024 perihal energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.
Debat terakhir pada tanggal 4 Februari 2024 dengan tema mengenai teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan.
Tema debat tersebut merujuk pada visi nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
