Jika Menang Pilpres 2024, AMIN Tidak Batalkan Pembangunan IKN, Tapi....

Jika Menang Pilpres 2024, AMIN Tidak Batalkan Pembangunan IKN, Tapi....

Hamdan Zoelva -ist-net

FIN.CO.ID- Kubu pasangan calon presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berkomitmen jika menang pada Pemilihan Presiden 2024 nanti, maka pihaknya tidak menghentikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. 

Menurut Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan pasangan AMIN, Hamdan Zoelva, IKN sudah diundangkan, sehingga tidak mungkin untuk dibatalkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Namun, AMIN akan mengkaji ulang pembangunan tersebut. 

"Karena ibu kota itu undang-undang, jadi tidak mungkin undang-undang itu dibatalkan menggunakan Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang)," kata Zoelva ketika ditanya terkait isu IKN yang sedang digulirkan pada masa kampanye, di Jakarta pada Rabu 29 November 2023.

BACA JUGA:


Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, saat menyampaikan pidato politik dalam Deklarasi Tim Hukum Nasional AMIN di Jakarta, Senin (27/11/2023). -ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal-

Meski begitu, Zoelva mengatakan, jika saja suara rakyat dan DPR RI yang menghendaki untuk dihentikan, maka bisa jadi mungkin pembangunan dihentikan. 

"Tapi sekali lagi bukan berarti akan disetop (pembangunan IKN), sama sekali tidak," ujarnya.

Zoelva mengatakan yang menjadi fokus dewan pakar yaitu terkait ketimpangan pembangunan, antara di Jawa dan di luar Jawa, serta Indonesia bagian barat dan timur, sehingga perlu ada pemerataan.

Untuk itu lanjut Zoelva, Dewan Pakar Timnas AMIN akan menyiapkan program pengganti IKN, dengan meningkatkan 14 daerah di luar Jawa agar dapat berkembang.

"Jadi bukan hanya satu kota, tapi kami menyiapkan 14 daerah untuk dikembangkan," katanya.

Dewan Pakar Timnas AMIN menyepakati delapan rumusan yang sesuai visi misi, yaitu kemandirian pangan, akses pendidikan dan kesehatan, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan, kualitas pembangunan, jaring pengaman sosial, komitmen anti korupsi, dan komitmen anti mafia.

BACA JUGA:


Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI nomor urut 1 Anies Baswedan (dua kiri) dan Muhaimin Iskandar (dua kanan) didampingi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari (kanan) dan anggota KPU RI Idham Holik (kiri) berfoto bersama saat Rapat -ANTARA FOTO/Galih Pradipta-

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai koalisi pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Afdal Namakule

Tentang Penulis

Sumber: