Partai Garuda Sindir Ganjar-Mahfud Soal Narasi Ada Kecurangan: Ternyata Mereka Sendiri yang Curang
Waketum sekaligus Jubir Partai Garuda Teddy Gusnaidi.-Screenshot YouTube/tvOneNews-
"Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kab. Sorong. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini. Sorong, Agustus 2023," demikan bunyi poin nomor 4 dan 5 dalam Pakta Integeritas itu.
BACA JUGA:
- Partai Garuda: Bukan Soal Putusan MK, Tapi Ketakutan Lawan Politik Prabowo dengan Adanya Gibran Sebagai Cawapres
- MK Disebut Mahkamah Keluarga, Partai Garuda: Mereka Menghina Konstitusi Karena tak Ingin Prabowo Menang
Pakta Integritas itu ditandatangani oleh Kabinda Papua Brigjend TNI TSB Silaban dan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.
Politikus Partai Demokrat Yan Harahap ikut mengunggah Pakta Integritas itu ke akun X miliknya. Dia menanyakan kebenaran tersebut.
"Apa benar ini, temuan “Pakta Integritas” saat OTT KPK terhadap PJ Bupati Sorong? Apa benar PDIP dan GP meminta bantuan BIN untuk memenangkan Pilpres 2024, sesuai pakta integritas yang ditemukan KPK saat penggeledahan? Benarkah Pj Kepala Daerah yg dilantik dipaksa utk memenangkan GP 60%+1 sesuai poin ke-4? Kalau benar ini, apakah dari kemarin teriak-teriak aparat tidak netral, ternyata untuk menutup perbuatannya sendiri? Kita tunggu informasi berikutnya!" tulis Yan Harahap.
Pakta Integritas itu diduga dibuat saat Ganjar Pranowo belum menggandeng Mahfud MD sebagai Cawapresnya.
Begitupun Prabowo Subianto belum mengambil Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapresnya. Artinya Presiden Jokowi masih sepenuhnya pendukung Ganjar Pranowo.
2. Pengakuan PNS Boyolali.
Beredar seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Boyolali mengakui diperintahkan untuk memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 nanti. Video tersebut tersebar di media sosial TikTok dan Instagram sejak Rabu 15 November 2023.
"Viral curhatan PNS Boyolali diperintah menangkan PDIP dan Ganjar-Mahfud. Bahkan dimintai uang dengan alasan gotong royong. Kalau menolak akan dipindah dan dikucilkan dari lingkungan kerja playing victim, padahal mereka pemain inti," demikian caption di video tersebut.
Di video tersebut tampak seorang perempuan mengenakan baju seragam ASN yang berlogo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali. Wanita itu nampak sedang makan bakso. Namun wajah perempuan itu tidak tampak sebab videonya direkam dari belakang.
"Nek itu sudah jadi rahasia umum diarahkan untuk memenangkan PDIP dan memilih Ganjar nek tak denger yo seko konco-konco kui. Akeh sek (banyak yang) dipungut biaya sumbangan kanggo memenangkan calon PDIP," kata perempuan dalam video.
"Iku seko (itu dari) pimpinan satuan kerja nek biasane sing (kalau biasanya yang) instruksike nek menurutku yo biasane bupati karena kan sing ndue kuasa Ning Boyolali," katanya menambahkan.
Selanjutnya, perempuan tersebut juga menarasikan ASN dan PPPK yang menolak akan dimutasi ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Ada juga yang dikucilkan di lingkungan kerja apabila kedapatan berseberangan. (*)
.jpeg)
Sumber:
