Erick Thohir Laporkan Dana Pensiun 4 BUMN Rp314 Miliar Diduga Dikorupsi, Jaksa Agung: Kita Tindaklanjuti
Menteri BUMN Erick Thohir, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua BPK Yusuf Ateh--Puspenkum Kejagung
FIN.CO.ID - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh, Selasa, 3 Oktober 2023.
Kedatangan Erick Thohir dan Kepala BPK Yusuf Ateh untuk melaporkan hasil audit pengelolaan dana pensiun BUMN.
Audit tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti komitmen bersih-bersih BUMN antara Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN.
Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN terutama dalam menjalankan proses bersih-bersih BUMN.
Menteri BUMN mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan temuan 34 dari total 48 Dana Pensiun di Kementerian BUMN berada dalam kondisi tidak sehat.
Menteri BUMN Erick Thohir, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua BPK Yusuf Ateh--Puspenkum Kejagung
Jumlah tersebut merupakan 70 persen dari total Dana Pensiun yang ada di kementerian tersebut.
BACA JUGA:
- Mengerikan, 70 Persen Dana Pensiun di Kelola BUMN Hancur, Erick Thohir Lapor Kejaksaan Agung
- Sebagian Besar Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Erick Thohir Gandeng KPK untuk Bersih-bersih
Oleh karena itu, Menteri BUMN menyampaikan kepada Jaksa Agung bahwa terdapat indikasi terhadap penyelewengan dana tersebut.
Kemudian, Jaksa Agung dan Menteri BUMN bersepakat untuk menindaklanjuti temuan itu kepada BPKP untuk dilakukan audit terhadap angka atau jumlah kerugiannya.
“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap program bersih-bersih BUMN dan mengapresiasi komitmen Jaksa Agung yang selalu menuntaskan oknum-oknum yang merugikan para pensiunan tanpa pandang bulu,” ujar Menteri BUMN.
Saat ini, proses audit sudah dilakukan terhadap 4 Dana Pensiun BUMN yaitu Angkasa Pura I, Perhutani, PTPN, dan ID Food.
Dari hasil audit tersebut, ditemukan kerugian kurang lebih senilai Rp314 miliar.
Kemudian, Kepala BPKP melaporkan bahwa audit yang dilakukan BPKP yaitu terkait akuntabilitas, tata kelola dana pensiun, identifikasi hal yang berisiko dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Sumber:
