Sebagian Besar Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Erick Thohir Gandeng KPK untuk Bersih-bersih
Sebagian Besar Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Image Credit: Pixabay--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri BUMN Erick Thohir gandeng KPK untuk melakukan bersih-bersih Dana Pensiun di perusahaan BUMN.
Erick Thohir gandeng KPK ini tidak hanya ingin fokus pada Jiwasraya, Asabri, dan Taspen.
Erick Thohir gandeng KPK dalam upaya memperbaiki Dana Pensiun di masing-masing BUMN yang terindikasi bermasalah.
BACA JUGA:Erick Thohir Unggah Video Tikus Ikut Rapat, Pakar Hukum: Bersih-Bersih BUMN akan Terus Dilakukan
"Pekan depan saya bersama Ketua KPK akan bertemu dengan seluruh BUMN untuk bicara hati-hati, karena kita akan investigasi audit," kata Erick Thohir dalam sebuah keterangan
Menurut Erick Thohir, penting baginya untuk menggandeng KPK karena hanya sekitar 35 persen Dana Pensiun BUMN dalam kondisi sehat.
Yah, itu artinya, sebagian besar Dana Pensiun BUMN terindikasi bermasalah, atau sekitar 65 persen.
"Saya mau bersih-bersih. Jangan kita hanya fokus pada Asabri dan Jiwasraya, sementara yang Dana Pensiun di masing-masing BUMN lupa," kata Erick.
BACA JUGA:Waduh, KPU Mau Desain Ganjar Pranowo dan Erick Thohir Agar Menangkan Pilpres 2024?
Sebelumnya, Erick Thohir menyebutkan sekitar 65 persen Dana Pensiun di BUMN membutuhkan perhatian khusus untuk segera diperbaiki.
Tujuannya kata Erick Thohir adalah agar tidak memburuk sebagaimana kasus Asabri dan Jiwasraya.
Menteri Erick juga telah melakukan benchmarking dengan Singapura dan Kanada, untuk bisa menyelesaikan perbaikan Dana Pensiun di BUMN.
Kementerian BUMN berencana untuk melakukan transformasi pengelolaan Dapen BUMN sesuai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada 2023 mendatang.
BACA JUGA:Survei Poltracking Jelaskan Sebab Erick Thohir Jadi Kuda Hitam Cawapres di Pulau Jawa
Erick mengaku ingin Dapen BUMN bisa dikelola secara profesional. Ada pun saat ini Dana Pensiun dikelola secara mandiri oleh masing-masing BUMN. Dengan pengelolaan yang profesional, pensiunan BUMN bisa mendapat kepastian soal penempatan dana mereka.
Erick pun menjelaskan telah berupaya memulai langkah konsolidasi dengan memanggil seluruh direksi BUMN soal temuan-temuan di lapangan.
Ia memastikan akan menindak keras jika ada indikasi penyelewengan seperti yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
