Mengerikan, 70 Persen Dana Pensiun di Kelola BUMN Hancur, Erick Thohir Lapor Kejaksaan Agung
Ilustrasi BUMN pengelola dana pensiun umumnya sakit--ist
FIN.CO.ID - Mengerikan. Mayoritas dana pensiun yang dikelola BUMN kondisi sakit alias hancur.
Kondisi ini membuat Menteri BUMN Erick Thohir lapor ke Kejaksaan Agung.
Erick Thohir menyebut 70 persen dari 48 BUMN yang mengelola dana pensiun dalam kondisi sakit. Sangat mengerikan.
"Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu, 70 persen sakit atau 34 (dana pensiun) bisa dinyatakan tidak sehat," katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
Erick menggandeng Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu Kementerian BUMN dalam rangka program bersih-bersih BUMN.
Para tersangka kasus korupsi dana pensiun DP4-Puspenkum Kejagung -Puspenkum Kejagung
Erick Thohir mencurigai ada indikasi seperti kasus Jiwasraya dan Asabri terjadi dalam pengelolaan dana pensiun BUMN.
BACA JUGA:
- Kasus Korupsi Dana Pensiun DP4 Penyidik Kejagung Periksa Orang Penting Ini
- Pejabat OJK Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Dana Pensiun DP4
Untuk itu, kata Erick, bersama dengan wakil menteri BUMN, asisten menteri dan Dirtipid membentuk tim untuk meneliti ulang apakah kecurigaan tersebut benar adanya atau tidak.
"Karena itu dengan Bapak Jaksa Agung, meskipun belum secara formal, saya sampaikan indikasi tersebut waktu itu, kemudian bersama-sama mendorong BPKP memastikan angka-angka ini," ujar Erick.
Menteri BUMN yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini menambahkan awalnya ada empat dana pensiun BUMN yang dilakukan audit, yakni Inhutani, PTPN, Angkasa Pura 1, dan RNI atau ID Food.
"Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara Rp300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka pihak BPKP dan kejaksaan, artinya angka ini bisa besar lagi," ujar Erick.
Dia menyerahkan hasil audit empat dana pensiun BUMN itu kepada Kejaksaan Agung. Langkah ini dilakukan dalam rangka bersih-bersih BUMN.
Erick percaya Kejaksaan Agung mempunyai komitmen seperti penuntasan kasus korupsi lainnya di BUMN tanpa pandang bulu.
Sumber:
