News

Pemprov DKI akan Terapkan Sistem '4 In 1' Guna Atasi Polusi Udara, Artinya?

Sistem 4 in 1 beberapa kali juga digunakan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

Pemprov DKI akan Terapkan Sistem '4 In 1' Guna Atasi Polusi Udara, Artinya?
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat membuka kegiatan Jakarta Cinta Disabilitas di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. (ist)

Sistem 4 in 1- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan sistem 4 in 1 untuk mengurangi polusi udara di Kota Jakarta yang belakangan ini memburuk. 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui pihaknya sedang mengkahi sisten 4 in 1 tersebut. 

"Iya, (usulan 4 in 1) nanti dibahas, sekitar dua minggu lagi (pembahasan itu digelar)," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa 15 Agustus 2023.

Heru juga mengaku belum mengetahui pasti apakah penerapan sistem "4 in 1" ini akan efektif dalam rangka mengurangi polusi di Jabodetabek, terkhusus DKI Jakarta.

"Masih dibahas, saya belum bisa (memberikan keterangan) detail seperti itu," ujar Heru. 

BACA JUGA:

Pembahasan tersebut mengingat 50 persen penyumbang terbesar polusi udara dari kendaraan yang mengakibatkan kualitas udara di Jakarta terburuk di dunia. 

"Kalau dihitung-hitung, 50 persen disumbang polusi dari transportasi," kata Heru.

Lantas Apa itu Sistem 4 in 1? 

Sistem 4 in 1 beberapa kali juga digunakan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. 

Jadi, kendaraan pribadi yang masuk wilayah-wilayah tertentu, wajib memiliki penumpang 4 orang dalam satu mobil. 

BACA JUGA:

Jadi, masyarakat bisa menumpang di mobil rekan yang kantornya berdekatan atau mereka satu tempat kerja. Sehingga mobilnya maksimal berisikan 4 orang. 

"Jadi katakanlah yang dari Bekasi, Tangerang, dan Depok, mereka bersama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. 

Menhub Budi mengatakan pertimbangan penerapan “4 in 1” karena tingkat utilitas kendaraan di Jabodetabek hanya digunakan oleh satu atau dua orang per kendaraan.

Hal itu membuat jumlah kendaraan semakin tinggi sehingga meningkatkan jumlah emisi gas buang ke udara. 

Selain kebijakan 4 in 1, Budi menuturkan pemerintah akan memperketat uji emisi kendaraan yang keluar masuk Jabodetabek.

Budi menyampaikan Kemenhub akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian dalam penegakan hukum bagi warga yang melanggar uji emisi. 

Dia memastikam kendaraan yang tak lolos uji emisi tak diperbolehkan melintas di Jabodetabek.

"Nanti (Kemenhub) bersama-sama pemda, bersama juga dengan kepolisian melakukan law enforcement kita perbanyak. Jika kendaraan tidak lolos uji emisi mereka tidak memiliki hak melakukan perjalanan di Jabodetabek," jelasnya.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan akan meminta PLN untuk menambah penyediaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPKLU) untuk pengguna kendaraan listrik. 

Budi Karya juga meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengintensifkan penggunaan kendaraan listrik.

"Saya sampaikan penggunaan EV ini perlu intensif Pak Gubernur lakukan saya lakukan tidak saja instansi pemerintah tapi swasta di Jabodetabek mulai menggunakan EV dari motor, dari mobil, dan bersamaan dengan yang lain," tutur Budi. (*) 

 

Berita Terkait