Banyak Karyawan Lembaga Negara Haramkan Pancasila, Tapi Beri Makan Anak Istri dari 'Gaji Pancasila'

Banyak Karyawan Lembaga Negara Haramkan Pancasila, Tapi Beri Makan Anak Istri dari 'Gaji Pancasila'

Tersangka teroris Dananjaya alias Abu Nibras, karyawan PT KAI -fin/islah bahrawi-Twitter

Karyawan Lembaga Negara Haramkan Pancasila - Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi mengkritisi BUMN dan lembaga lembaga yang dianggap kecolongan paham radikal. 

"Saya hanya ingin mengetuk kesadaran Kementerian BUMN. Sejak dulu saya dan beberapa teman berteriak ketika ada pendakwah beraliran Wahabi atau pengusung Khilafah yang anti Pancasila berceramah di PLN, Telkom, Pertamina atau di Badan Usaha penting milik negara lainnya," tulis Islah Bahrawi seperti dikutip fin.co.id dari akun Twitter pribadinya @islah_bahrawi pada Selasa, 15 Agustus 2023. 

Ini terkait penangkapan Dananjaya alias Abu Nibras, karyawan PT KAI oleh Densus 88 Polri di Bekasi, Jawa Barat pada Senin, 14 Agustus 2023 kemarin. 

Dalam penangkapan itu, Densus 88 menyita puluhan senjata pabrikan dan rakitan beserta ratusan amunisi. Dananjaya diduga terafiliasi paham ISIS. 

"Banyak karyawan BUMN, Kementerian dan Lembaga negara hari ini yang mengharamkan Pancasila. Tapi menyuapkan makanan kepada diri dan anak istrinya dari Gaji Pancasila," tegas Islah Bahrawi.

Menurutnya, mereka sadar sangat sulit melakukan makar atau revolusi di Indonesia. Yang mereka lakukan adalah dengan "kudeta perlahan" melalui pengendalian lembaga-lembaga vital milik negara. 

"Mereka berusaha melalui populasinya. Dengan harapan bisa mengendalikan negara ketika sudah menduduki posisi "decision maker" di setiap entitas yang dikuasai," paparnya.

BACA JUGA:

Jurus awalnya adalah menguasai pusat kajian keagamaan di setiap lembaga. Caranya dengan mendatangkan pendakwah-pendakwah agama yang memiliki resiliensi ideologi yang sefrekuensi dengan mereka.

Misalnya pendakwah dari Wahabi, Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin. Penangkapan tersangka teroris Dananjaya alias Abu Nibras bukan satu-satunya di BUMN. 

"Masih banyak lagi yang selama ini bergerak diam-diam di berbagai institusi penting negara. Perlu keseriusan dari Menteri BUMN Erick Thohir  dan stake holder lainnya untuk menyelesaikan persoalan ini," terangnya. 

Indonesia, lanjut Islah Bahrawi, memiliki Densus 88 yang bisa diajak kerjasama dan dilibatkan menyelesaikan sengkarut persoalan radikalisme di BUMN. Densus 88 bisa mencegah, assesment dan bisa juga menangkap. 

"Jangan menunggu sampai kelompok ini betul-betul beraksi di lapangan. Saya kira membersihkan kelompok radikal ini adalah tekad Pak jokowi  sejak 2014. Karena presiden paham, satu orang saja berhasil melakukan teror, bisa runtuh ekonomi satu negara dalam sekejap," bebernya.

Islah Bahrawi meminta semua pihak jangan pernah menganggap sepele persoalan radikalisme ini.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Rizal Husen

Tentang Penulis

Sumber: