Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi El Nino, 4 Hal Jadi Prioritas

El nino - Pemerintah melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi anomali cuaca el nino atau bencana kekeringan. 

Sejumlah stakeholder, antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk menghadapi el nino yang saat ini sedang terjadi di samudra Pasific. 

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko mengatakan setidaknya ada 4 langkah aksi yang dilakukan stakeholder terkait, dalam menghadapi ancaman el nino. 

"Ini adalah salah satu langkah, ini FGD (Fokus Grup Diskusi) yang kedua, jadi ini kami lihat kalau kemarin Februari kita lihat ini tadinya sampai Agustus sudah berakhir, ternyata sampai November (el nino), makannya kami lakukan FGD lagi. Ini adalah suatu langkah dengan para stakeholder," ungkap Jarot menjawab pertanyaan fin.co.id, usai FDG di kantor Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Senin 7 Agustus 2023. 

Kedua, lanjut Jarot, mengantisipasi wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan melalui koordinasi dengan BMKG agar kemudian disiapkan langkah persiapan untuk memaksimalkan potensi upaya yang bisa dilakukan guna menghindari bencana kekeringan. 

Plt Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko-Sigit Nugroho untuk FIN.CO.ID-

"Sekarang antisipasinya menjadi lebih tertata dan lebih baik. Sebagai contoh, tadi di video yang di Belu (NTT) itu adalah langkah menurut saya yang betapa perlunya mereka air, lalu di pulau Moa, lalu kemarin di Grobogan, nah langkah ini merupakan antisipasi kalau untuk bencana kekeringan sebaiknya sebelumnya sudah diantisipasi. Jadi bukan pada saat terjadi baru ini (Antisipasi), mungkin agak kurang cepat, nah ini sebelum  antisipasi pada saat terjadi kita sudah melakukan," jelasnya. 

BACA JUGA:

• Pecah Potensi Kepadatan Tol Cipularang, Kementerian PUPR Siapkan Sambungan Tol Bocimi ke Padalarang
• Kementerian PUPR: Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Hampir Tuntas

Adapun langkah antisipasi yang dilakukan antara lain yakni pembangunan 37 sumur bor di 19 Provinsi. "lalu juga rehabilitasi sumur itu ada di 9 provinsi. lalu untuk OP (Operasi Pengairan) ada di 859 titik, sehingga total sumur bor yang baik di OP di rehab maupun di bangun hampir totalnya 6.540 sumur bor," ungkap Jarot. 

Langkah yang ketiga, lanjut Jarot, yakni dengan menginventarisir bendungan yang ada, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pasokan air ke wilayah-wilayah yang berpotensi kekeringan. 

"Kami juga inventarisasi kita total ada 223 (bendungan) yang jaman Belanda maupun sekarang. Kita sekarang bisa monitor itu berapa volume air. ini yang kami koordinasi dengan teman-teman pertanian agar air itu jangan di jor. Saya kira sehingga air kebutuhan air untuk tanam bisa tumbuh tetapi airnya cukup. Nah, ini mulai dari SOP pengoperasian bendungan, mulai mengatur koordinasi pertanian dan P3A, di mana kalau kekurangan air kami mengebor, merehab, dan juga OP (Operasi Pengairan), makannya ini salah satu antisipasi," ungkapnya. 

Kemudian yang keempat atau terakhir, dengan menyiagakan balai-balai Sumber Daya Air yang ada di daerah, untuk benar-benar memantau wilayah kerjanya, agar jika suatu saat terjadi krisis, maka bisa ditangani dengan segera. 

"Nah alhamdulillah, sebagai contoh di perbatasan Timor Leste dan Indonesia itu namanya Atambua, itu ada 3 titik, itu debitnya 2,6 liter per detik baru proses plumbing. Nah ini tadi kami dengar kami instruksikan kepada semua balai supaya kupingnya ini sensitif. Apakah dari sungai, bendungan, atau irigasi, itulah kesiapan kami untuk menjemput bola sampai November. Termasuk yang 500.000 hektar (lahan kekeringan) untuk jemput bola daerah mana saja," pungkas Jarot. 

BACA JUGA:

• Jokowi Resmikan Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong-Cibadak 11,9 Km, Jakarta-Sukabumi Kini Hanya 2,5 Jam
• Kementerian PUPR Lakukan Preservasi Jalan Daendels Pansela Untuk Pengembangan Kawasan Selatan Pulau Jawa

---

Tentang Penulis

Sigit Nugroho

Sumber: