Jokowi Tegaskan Tidak Ada Urusan dengan Munaslub Golkar
Presiden Jokowi dan Bahlil --
Kabar Munaslub Partai Golkar untuk menggatikan Ketua Umum Airlangga Hartarto terus berhembus.
Beberapa nama digadang-gadang sangat layak untuk menggantikan Arlangga Hartarto, mulai dari Luhut Binsar Panjdjaitan, Bahlil Lahadalia hingga Bambam Soesatyo atau Bamsoet.
Menggapi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, urusan Munaslub merupakan urusan Internal Partai berlambang beringin itu. Jokowi mengatakan pemerintah tidak ada hubungan dengan isu Munaslub tersebut.
“Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis 27 Juli 2023.
BACA JUGA:
- Kasus Korupsi Izin Ekspor CPO, Usai Airlangga Hartarto Pejabat Kemenko Perekonomian Diperiksa Kejagung
- Didesak Mundur dan Gelar Munaslub, Airlangga: Minat Jadi Ketum Golkar Tunggu Tahun Depan
Saat ini, Patai Golkar dipimpin ketua umum Airlangga Hartarto yang juga menjadi bakal calon presiden Pemilu 2024 dari partai tersebut.
Meskipun nama dua menterinya, yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BKPM Bahlil Lahadalia sebagai sosok yang pantas gantikan Airlangga Hartarto, namun Jokowi menegaskan, tidak ada campur tangan pemerintah dalam isu Munaslub Golkar.
“Kalau Pak Luhut (Luhut Panjaitan), Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia), ada Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan itu urusan beliau-beliau. Bukan urusan kita. Urusan internal Golkar,” ujar Jokowi.
Kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar mengemuka setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.
BACA JUGA:
- Airlangga Hartarto Digoyang, Senior Partai Golkar Desak Munaslub, Yakin Kalah dalam Pemilu 2024
- Ditanya Kesiapan Jadi Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia: Saya Kader dari 2001 Sampai Sekarang
Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.
Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, arah politik Partai Golkar saat ini tidak jelas.
Padahal, waktu pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menyisakan waktu tiga bulan lagi yakni pada Oktober 2023.
"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin (sebagai) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik," ujar Lawrence TP Siburian di Jakarta, Selasa 12 Juli 2023.
.jpeg)
Sumber:
