Bima Arya Sebut 155 Anak Lolos PPDB Kota Bogor Tak Ditemukan di Lokasi, Ternyata Totalnya 297
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)-ist-
PPBD Kota Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan pihaknya mendapati 155 siswa yang lolos penerimaan peserta didik baru (PPDB) tak ditemukan di alamat yang didaftarkan.
Dijelaskannya 155 dari 763 identitas anak di dalam kartu keluarga (KK) hasil tim verifikasi faktual tim khusus kecurangan PPBD tidak ditemukan di alamat.
"Nanti nama-nama pendaftar, yang terbukti tidak ditemukan namanya di lapangan, di domisili yang didaftarkan, maka nama itu akan dikeluarkan. Sekali lagi, nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPBD. Otomatis, nama yang di bawahnya akan naik ke atas," katanya pada Minggu, 9 Juli 2023.
Bima Arya menyebutkan, tim khusus melaporkan bahwa ada 913 KK pendaftar yang memiliki indikasi bermasalah dan saat ini sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763 KK, sementara sekitar ada 150 KK lagi masih dalam proses.
Dari angka itu, sejauh ini 414 sesuai dan 155 itu tidak sesuai. Artinya tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi sebanyak 155 identitas anak.
"Nah ini tentu akan terus kita lanjutkan sampai hari terakhir, sampai hari Selasa, jadi masih ada dua hari ke depan untuk melanjutkan ini," ujarnya.
BACA JUGA:
- PPDB Jabar Tahap 2 Telah Dibuka, Khusus Jalur Zonasi dan Prestasi, Cek Syaratnya
- Viral SMAN 1 Kota Bekasi Diduga Melakukan Kecurangan PPDB Online, Ini yang Dilakukan Plt Walikota Tri Adhianto
Terkait hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, mengusulkan tim khusus verifikasi faktual digabungkan dengan tim PPDB agar bisa mencegah kecurangan.
Diungkapkap Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata mengatakan untuk menghindari tumpang tindih tupoksi tim PPBD dengan tim khusus verifikasi faktual sebaiknya digabungkan.
“Tim Verifikasi harus jelas dasar hukumnya itu apa dan masukan dari komisi, ini harusnya dibentuk dari awal agar tidak terjadi tumpang tindih," kata Dadang, Senin 10 Juli 2023.
Menurut Dadang, sementara ini untuk mengurai masalah dan menghasilkan solusi soal kecurangan PPBD, harus ada laporan dan rekomendasi tim khusus verifikasi kepada tim PPDB.
Rekomendasi sebaiknya bersifat tidak memaksa kepada tim PPDB.
Selanjutnya, DPRD Kota Bogor pun menyarankan agar tim khusus verifikasi memberi keterangan publik melalui media massa yang tidak membuat polemik PPDB berkepanjangan.
BACA JUGA:
- Sekolah Unggulan di Kota Bekasi Diduga Marak Terjadi Pelanggaran PPDB Online Sistem Zonasi
- 48 Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Tangerang Lolos PPDB 2023/2024
Sumber:
