Pendidikan Antikorupsi Bakal Masuk Kurikulum Sekolah di Kota Tangerang
Wali Kota Tangerang Saat Memasuki Bus Road Show KPK RI--Rikhi Ferdian Untuk FIN
Pendidikan Antikorupsi Bakal Masuk Kurikulum Sekolah di Kota Tangerang -- Pendidikan tentang antikorupsi akan masuk dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah Kota Tangerang, Banten.
Hal ini sebagai upaya mempersiapkan generasi antikorupsi guna mewujudkan Kota Tangerang yang bersih dan transparan.
Terkait hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengukuhkan 300 guru bimbingan dan konseling (BK) tingkat SD-SMP sebagai Guru Berintegritas yang akan mengisi kelas-kelas antikorupsi di tiap-tiap sekolah.
"Guru-guru yang dilantik ini adalah para guru yang kemarin mengikuti pelatihan dari inspektorat tentang pendidikan antikorupsi," kata Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah, Minggu 11 Juni 2023.
BACA JUGA:PPDB SD di Kota Tangerang Dimulai Besok, Berikut Link Pendaftarannya!
BACA JUGA:Banyak Yang Belum Paham Nih! Berikut Penilaian Jalur Zonasi Pada PPDB SD di Kota Tangerang
BACA JUGA:Top! KPK Ajak Warga Tangerang Tolak Serangan Fajar Pada Pemilu 2024
"Mudah-mudahan nantinya kita bisa membentuk kelas-kelas antikorupsi di tiap-tiap sekolah yang nantinya akan menjadi kurikulum antikorupsi," imbuhnya.
Arief menjelaskan, nantinya anak-anak di Kota Tangerang akan diberikan tugas yang juga libatkan juga orang tuanya tentang antikorupsi.
"Sehingga masyarakat dapat teredukasi dengan baik bagaimana mewujudkan Kota Tangerang yang antikorupsi dan berintegritas," imbuhnya.
Arief menambahkan, memasuki tahun politik, peran para guru sangatlah penting untuk menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai integritas kepada anak-anak terutama dalam meminimalisir politik uang.
Sebab, sesuai pesan dari KPK semua masyarakat harus ikut mendukung terselenggaranya pesta demokrasi dengan memilih pemimpin-pemimpin yang berintegritas.
"Karenanya melalui sosialiasasi ini saya harap para guru ini dapat memberikan contoh, menanamkan dan mengajarkan kepada anak-anak agar memiliki integritas," ujarnya.
"Terutama juga para orang tua yang memiliki hak pilih untuk menolak politik uang," imbuhnya.
Sumber:
