Ini 10 Perusahaan Importir Emas yang Diduga Terseret Korupsi Emas Rp 47,1 Triliun Bersama PT Antam
Dugaan korupsi emas Rp 47,1 Triliun yang diduga menyeret 10 perusahaan importir emas -fin/diolah -
Korupsi Emas Rp 47,1 Triliun - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mendalami dugaan korupsi impor emas senilai Rp 47,1 Triliun yang diduga melibatkan PT Antam (Aneka Tambang), Bea Cukai dan sejumlah perusahaan swasta selaku importir emas.
Selain Antam, diduga ada 10 perusahaan yang disebut-sebut juga terlibat dalam perkara tersebut. Dugaan korupsi impor emas itu diduga dilakukan dengan modus mengubah HS Code.
Dugaan korupsi emas dengan modus mengubah HS Code tersebut ditengarai terjadi tahun 2010-2022.
Yang terbaru, penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung telah memeriksa 5 saksi. Mereka dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada tahun 2010-2022.
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyebut ke- 5 orang itu adalah H (Tim koordinator penyusun laporan analisis impor emas batangan Indonesia Kementerian Perdagangan Tahun 2019).
Selanjutnya, K (PHL Bea Cukai Soekarno-Hatta). Lalu HBA (Kepala Divisi Treasury PT Antam Tbk). Kemudian ESY (Karyawan PT Untung Bersama Sejahtera - UBS).
Yang terakhir T (Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Analisis Impor Emas Batangan Indonesia Kementerian Perdagangan Tahun 2019).
Sebelumnya juga sudah ada beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Jampidsus.
BACA JUGA:Inikah Dokumen Impor Emas Batangan yang Disita Kejaksaan Terkait Kasus Impor Emas Rp 47,1 Triliun?
Seperti HTM (mantan Senior Vice President Internal Audit PT Antam), I (pihak swasta) dan HW (Direktur PT Indah Golden Signature). Saksi dari PT Suka Jadi Logam (SJL) pun juga telah dimintai keterangan.
Sebelumnya, penyidik Kejagung sudah memeriksa Purwanto (General Manager Unit Bisnis Pertambangan Emas PT Antam).
Di samping itu, juga ada EIS (Operation Manager BUT Brinks Global Services Singapore Pte Ltd) serta IS (Trading Assistance Manager PT Antam).
Nah, pada pertengahan Mei 2023 lalu, Pidsus Kejagung telah menggeledah sejumlah tempat yang diduga terkait kasus tersebut.
Sumber:
