Jokowi Disebut Sedang Berupaya Jegal Anies Baswedan di Pilpres, DPR RI Didesak Proses Pemakzulan
Apalagi Jokowi saat ini dengan tegas mengaku akan ikut campur tangan atau cawe cawe dalam Pilpres 2024.
Jokowi Disebut Sedang Berupaya Jegal Anies Baswedan di Pilpres 2024 - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut sedang berupaya menjegal Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Apalagi Jokowi saat ini dengan tegas mengaku akan ikut campur tangan atau cawe cawe dalam Pilpres 2024.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengatakan, dugaan Jokowi berupaya penjegal Anies Baswedan itu diinformasikan oleh salah seorang mantan Wakil Presiden yang tak disebutkan namanya.
Baca Juga
Denny Indrayana menjelaskan, dia pernah bertanya kepada politikus Demokrat, Rachland Nashidik terkait pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhonoyo (SBY) yang mengaku turun gunung mengawal Pilpres 2024.
BACA JUGA:
- Surat Terbuka Denny Indrayana untuk DPR RI: Jokowi Sudah Layak Dilengserkan!
- Puan: Visi Misi Ganjar Pranowo Sama dengan Jokowi, Meneruskan yang Sudah Dilakukan
"Menurut Rachland, hal itu karena seorang Tokoh Bangsa yang pernah menjadi Wakil Presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada Pak SBY. Sebelumnya, sang tokoh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada dua capres, tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK," kata Denny Indrayana dikutip dari surat terbukanya yang ditujukan kepada DPR RI Rabu 7 Juni 2023.
Denny Indrayana melanjutkan, upaya Jokowi menjegal Anies Baswedan juga terlihat ketika Jokowi membiarkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko merebut Partai Demokrat. Jika Demokrat dipimpin Moeldoko, maka otomatis Anies Baswedan gagal Capres.
"Presiden Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengganggu kedaulatan Partai Demokrat dan ujungnya pun menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024" kata Denny Indrayana.
Kata Denny, tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu dengan sikap Moeldoko sedang mengganggu Partai Demokrat.
Langkah terakhir saat ini yang dilalui Moeldoko adalah melalui Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) untuk menggugat Menteri Menkum HAM Yasonna Laoli dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
"Juga lucu dan aneh bin ajaib ketika Presiden Jokowi membiarkan saja dua anak buahnya berperkara di pengadilan membiarkan Kepala staf presiden Moeldoko menggugat keputusan yang dikeluarkan Menkumham Yasonna Laoly. Jika tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara dua anak buahnya sendiri, Jokowi berarti memang tidak mampu dan tidak layak menjadi Presiden," kata Denny.
Menurutnya, DPR RI harus mengambil langkah tegas dengan melakukan proses pemakzulan kepada Jokowi.
BACA JUGA:
Baca Juga
- Terungkap! Ini Alasan Mahfud MD Ogah Jadi Cawapres Anies Baswedan di Pemilu 2024
- Pemerintah Dituduh Jegal Capres, Mahfud MD Gerah: Tolong Anies Dijaga agar Tetap Dapat Tiket Pilpres 2024
"Saya berpendapat Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024" katanya.
Denny mencontohkan Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate. Yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap.
"Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan" ucapnya.
Berikutnya, menurut Denny, upaya yang lain yang ditempuh Jokowi agar Anies Baswedan gagal Capres, yakni dengan menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres cawapres menuju Pilpres 2024.
"Berbekal penguasaannya terhadap Pimpinan KPK yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, Presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan, dan kasus mana yang dihentikan, termasuk oleh kejaksaan dan kepolisian" kata Denny.
Baca Juga
Bukan hanya melalui kasus hukum, lanjut Denny Indrayana, bahkan kedaulatan partai politik juga diganggu jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024.
"Suharso Monoarfa misalnya diberhentikan sebagai Ketua Umum partai. Ketika saya bertanya kepada seorang kader utama PPP kenapa Suharso dicopot, sang kader menjawab, ada beberapa masalah, tetapi yang utama karena empat kali bertemu Anies Baswedan," tuturnya.
Berikut Isi Surat Denny Indrayana untuk DPR RI agar Turunkan Jokowi:

Surat terbuka Denny Indrayana untuk DPR RI--Twitter Denny Indrayana

--
Surat terbuka Denny Indrayana untuk DPR RI--Twitter Denny Indrayana