News

Kapolri Respons Bocornya Putusan MK Sistem Pemilu Proporsional Tertutup: Siap Lakukan Penyelidikan

Kapolri buka kemungkinan untuk menyelidiki kebocoran putusan MK sistem Pemilu proporsional tertutup.

Kapolri Respons Bocornya Putusan MK Sistem Pemilu Proporsional Tertutup: Siap Lakukan Penyelidikan
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan

Kapolri Respons Bocornya Putusan MK Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Isu bocornya putusan MK yang akan menggunakan sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 direspons Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri menyebut, pihaknya membuka kemungkinan untuk melakukan penyelidikan terkait adanya isu kebocoran putusan MK sistem Pemilu proporsional tertutup. 

Hal ini terkait perkara gugatan uji materi sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu.

Kapolri Listyo Sigit menyebut, ada kemungkinan penyelidikan tersebut sejalan dengan arahan Menko Polhukam Mahfud MD agar tidak terjadi polemik berkepanjangan.

BACA JUGA:MK Blak-blakan Soal Bocornya Putusan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

"Tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan sesuai dengan arahan beliau (Menkopolhukam) untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan," kata Sigit.

Hal tersebit ia sampaikan saat memberikan keterangan pers seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional tentang Pemilu 2024 Bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Menkopolhukam Mahfud MD di Jakarta, Senin 29 Mei 2023.

Menurut Sigit, pihaknya saat ini sedang merapatkan langkah-langkah yang bisa dilaksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas.

"Tentunya kalau kemudian ada peristiwa di dalamnya, tentu kita akan mengambil langkah lebih lanjut," ujar Sigit.

BACA JUGA:Denny Indrayana Dapat Bocoran Putusan MK Pemilu 2024 Coblos Partai, Mahfud: Polri Harus Usut Tuntas

Di tempat sama, Menkopolhukam Mahfud MD juga menyebut dirinya sudah berkomunikasi dengan MK untuk mengusut apabila memang terjadi kebocoran putusan MK sistem Pemilu Proporsional Tertutup.

"Kalau betul itu bocor, itu salah. Yang salah yang membocorkannya di dalam, saya tadi sudah bilang ke MK supaya diusut siapa di dalam yang sudah bicara itu, kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor, itu tapi bisa jadi tidak bocor juga," kata Mahfud.

Di sisi lain, Mahfud meminta mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana untuk menjelaskan pernyataannya.

"Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar, dan itu nanti tentu akan terlihat dengan perjalanan waktu, siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, bocor ke orang," ujarnya.

BACA JUGA:Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup

Sebelumnya, Mahfud menyatakan sudah mengklarifikasi langsung kepada MK terkait isu kebocoran putusan perkara itu.

Menurut Mahfud, MK menegaskan bahwa perkara itu belum diputuskan dan meyakini isu yang beredar di luar hanya hasil analisis pihak-pihak di luar MK atas pertimbangan sikap para hakim konstitusi.

Perkara gugatan uji materi terhadap sistem proporsional terbuka dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu tercatat sebagai Nomor Registrasi 114/PUU-XX/2022 yang diterima MK pada 14 November 2022.

Perkara itu diajukan oleh enam orang pemohon, yakni Demas Brian Wicaksono sebagai Pemohon I, Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).

Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI telah menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS, sedangkan Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya yang menginginkan penerapan sistem tersebut.

Pada Minggu (28/5), mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi soal putusan MK terkait gugatan perkara tersebut yang akan memutus kembali diterapkannya sistem pemilu proporsional tertutup.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," cuit Denny dalam akun Twitter pribadinya, @dennyindrayana, Minggu.

Denny menegaskan bahwa sumber informasi itu orang yang ia percaya kredibilitasnya, tetapi bukan hakim konstitusi.

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," cuit Denny lagi.

Berita Terkait