PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu, DPR: Hakim Ini Ditaruh di Luar Jawa Saja - Buntut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang meminta KPU untuk menunda Pemilu 2024, Mahkamah Agung akan dipanggil ke DPR RI.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, Mahkamah Agung akan dimintai keterangan terkait putusan PN Jakpus tersebut.
Pemanggilan MA ini menanggapi putusan PN Jakpus yang memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu 2023, SBY: What is Really Goin On?
Putusan PN Jakpus tersebut dalam memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
"Dalam waktu dekat, setelah memasuki masa sidang usai reses, Komisi III DPR RI akan memanggil Sekretaris MA RI untuk berkoordinasi terkait masalah ini," kata Adies, Jumat 3 Maret 2023.
Adies meminta agar Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial (KY) turut memeriksa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengeluarkan putusan kontroversial tersebut.
"Saya minta agar Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial untuk segera memeriksa hakim-hakim tersebut," ujarnya.
Adies bahkan menyebut hakim-hakim tersebut bila perlu dibebastugaskan atau dipindahkan tugaskan terlebih dahulu karena membuat kegaduhan baru serta menurunkan kredibilitas Mahkamah Agung RI.
"Kalau perlu di non-palu kan dulu. Hakim seperti ini sebaiknya jangan ditempatkan di PN sekelas Jakarta Pusat, ditaruh di luar Jawa saja. Kurang peka terhadap kondisi negara dan perkembangan politik saat ini," ucapnya.
Dia mengakui bahwa hakim memiliki hak untuk memutus suatu perkara dengan adil tanpa diintervensi.
Namun hal tersebut harus dilandasi sesuai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
BACA JUGA: PN Jakarta Pusat Putuskan Pemilu 2024 Ditunda, Wapres Ma'ruf: Ini Belum Memperoleh Legitimasi
"Bukan berdasarkan mau-maunya sendiri atau maunya yang meminta," imbuhnya.
