Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu 2023, SBY: What is Really Goin On?
Presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara atas utusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan pemilu 2024.
Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu 2024, SBY: What is Really Goin On? - Presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara atas utusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan pemilu 2024.
Diketahui jika PN Jakpus mengabulkan permohonan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pemilu 2024.
Mengenai hal ini, SBY merasa heran terhadap atas keputusan PN Jakpus. Namun ia berharap keputusan ini tidak terjadi terhadap tahun pemilu ini.
Baca Juga
SBY sampaikan hal tersebut melalui akun Twittternya bernama @SBYudhono.
BACA JUGA:PN Jakpus Putuskan Tunda Pemilu, Mahfud MD: Sensasi yang Berlebihan
"Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin (ttg Pemili), rasanya ada yang aneh di negeri ini (Indonesia). Banyak pikiran & hal yang keluar dari akal sehat. Apa yang sesungguhnya terjadi? Whats is really goin on? Semoga ini tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di tahun Pemilu ini *SBY*," tulis SBY dikutip dari laman Twitternya pada Jumat, 3 Maret 2023.
SBY menyayangkan jika negara ini sudah banyak diuji, namun ia menhimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang akan keputusan dari PN Jakpus.
"Bangsa ini tengah diuji. Banyak godaan. Tapi, ingat rakyat kita. Jangan ada yg bermain api, terbakar nanti. Jangan ada yg menabur angin, kena badai nanti. Let’s save our constitution and our beloved country (Mari selamatkan konstitusi kita dan negara kita tercinta)," tutupnya.
BACA JUGA:PN Jakpus Minta KPU Tunda Pemilu 2024, Kompetensi Hakim Dipertanyakan Mantan Ketua MK
PN Jakpus Tunda Pemilu 2024
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan tahapan Pemilu 2024 termasuk menunda Pemilu 2024 ditanggapi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.
Hamdan Zoelfa mengaku sangat kaget atas putusan PN Jakarta Pusat yang menunda Pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari.
Hamdan Zoelfa juga mempertanyakan pemahaman dan kompetensi hakim PN Jakpus atas putusan memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024.
Ia juga mengatakan, terkait verifikasi peserta pemilu bukanlah ranah PN Negeri. Karena memiliki peradilan sendiri, yakni Bawaslu dan PTUN.
Baca Juga
BACA JUGA:Mahfud MD Tertawakan Meme Perihal 'Minta Keadilan' yang Dikirim dari Sesama Menteri
PN Jakarta Pusat pun tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan masalah sengketa Pemilu.
Berikut twit Hamdan Zoelfa yang mengomentari putusan PN Jakarta Pusat yang meminta KPU tidak melaksanakan tahapan Pemilu 2024.
1. Sangat kaget membaca berita hari ini, PN Jakarta Pusat memerintahkan kpu menunda pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari.
2. Walaupun masih putusan tingkat PN yang masih bisa banding dan kasasi, tetapi perlu dipertanyakan pemahaman dan kompetensi hakim PN dalam memutuskan perkara tersebut. Karena bukan kompotensinya. Jelas bisa salah faham atas objek gugatan.
3. Seharusnya difahami bahwa sengketa pemilu itu, termasuk masalah verifikasi peserta pemilu adalah kompotensi peradilan sendiri, yaitu Bawaslu dan PTUN, atau mengenai sengketa hasil di MK. Tidak bisa dibawa ke ranah perdata dengan dasar PMH.
Baca Juga
4. Tidak ada kewenangan PN memutuskan masalah sengketa pemilu, termasuk masalah verfikasi dan bukan kompotensinya, karena itu putusannya pun menjadi salah.
BACA JUGA:Pelindo Digugat Petani Kerapu Rp50 Miliar Akibat Pencemaran Limbah
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024.
Atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut, KPU sebagai pihak tergugat pun menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.
"KPU akan upaya hukum banding," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dilansir dari Antara, Kamis 2 Maret 2023
Diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.
Dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.
“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” ucap majelis hakim yang diketuai Oyong, dikutip dari Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, diakses dari Jakarta, Kamis.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim memerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024.
Hal tersebut guna memulihkan dan menciptakan keadaan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan yang dilakukan pihak tergugat, dalam hal ini KPU.
Selain itu, majelis hakim menyatakan fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kondisi error pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disebabkan faktor kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar prasarana.
Hal tersebut terjadi saat Partai Prima mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik ke dalam Sipol yang mengalami error pada sistem
Tanpa adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut, akhirnya KPU menetapkan status Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS).
1.Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin (ttg Pemilu), rasanya ada yg aneh di negeri ini. Banyak pikiran & hal yg keluar dr akal sehat. Apa yg sesungguhnya terjadi? What is really going on? Semoga tdk terjadi sesuatu yg tdk kita inginkan di tahun Pemilu ini*SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) March 3, 2023