Vonis Bos Darmex Group surya Darmadi Lebih ringan dari Tuntutan, Kejaksaan: Kami Hormati Putusan Hakim
Bos Darmex Group Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara serta membayar kerugian negara Rp41,9 miliar.
Vonis Bos Darmex Group surya Darmadi Lebih ringan dari Tuntutan, Kejaksaan: Kami Hormati Putusan Hakim - Bos Darmex Group Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara serta membayar kerugian negara Rp41,9 miliar.
Vonis tersebut diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Jakarta terhadap Surya Darmadi dalam perkara korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau periode 2004—2022.
Meski vonis lebih ringan dari tuntutan, Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung Hendro Dewanto mengaku menghormati putusan majelis hakim.
Baca Juga
BACA JUGA:Tok, Bos Darmex Group Surya Darmadi Divonis 15 Tahun Penjara dan Ganti Rugi Rp41,9 Miliar
Dikatakannya putusan yang dibacakan Majelis Hakim merupakan putusan fenomenal terkait terbuktinya kerugian perekonomian negara dibebankan kepada terdakwa, Surya Darmadi.
Dia pun mengatakan putusan tersebut harus diapresiasi sebagai kemenangan bagi masyarakat pencari keadilan.
"Saya harap agar mengawal proses persidangan di Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung karena terdakwa telah menyatakan banding, sehingga terkait pembuktian perekonomian negara yang telah diperjuangkan Jaksa ini yang pertama kali secara mutlak dibebankan kepada terdakwa," ujarnya dalam keterangannya.
Selanjutnya, Direktur Penuntutan mengatakan aset-aset terkait perkebunan yang dulu dikelola oleh PT Duta Palma Group akan dikembalikan kepada negara.
BACA JUGA:Surya Darmadi Dituntut Penjara Seumur Hidup Ditambah Denda Rp1 Miliar
Dalam hal ini, Direktur Penuntutan memastikan bahwa Penuntut Umum akan berkoordinasi kementerian terkait dengan core business kelapa sawit.
Sebelumnya pada Kamis 23 Februari 2023 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Surya Darmadi, yang pada pokoknya yaitu:
1. Menyatakan terdakwa Surya Darmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
BACA JUGA:Didakwa Rugikan Negara Triliunan Rupiah, Surya Darmadi: Saya Setengah Gila
Baca Juga
3. Menyatakan Terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp2.238.274.248.234 dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp39.751.177.520.000, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun.
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
BACA JUGA:Surya Darmadi Bantah Lakukan Korupsi: Saya Minta Keadilan
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Baca Juga
8. Menetapkan barang bukti berupa:
- Barang bukti tindak pidana korupsi:
a. Barang bukti fotocopy dokumen nomor urut I s/d XXXVII, tetap terlampir dalam berkas perkara ini.
b. Barang bukti tanah atau kebun sawit nomor urut IV, V, VII dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita. Nomor urut I, II, III, VI dirampas untuk negara guna membayar kerugian perekonomian negara.
c. Barang bukti elektronik nomor urut I s/d VIII dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita.
- Barang bukti tindak pidana korupsi
a. Barang bukti aset tanah bangunan nomor urut I s/d XI, dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian perekonomian negara.
BACA JUGA:Surya Darmadi Hari Ini Jalani Sidang, Ini Tanggapan KPK dan Rincian Kerugian Negara
b. Barang bukti kapal nomor urut XII dan XIII, dirampas untuk negara sebagai pengganti kerugian perekonomian negara.
c. Barang bukti helikopter, dirampas untuk negara.
d. Barang bukti dokumen kapal d s/d e, terlampir dalam berkas perkara.
e. Barang bukti uang dan rekening nomor urut XX s/d XXII, dirampas untuk negara untuk pengganti kerugian perekonomian negara.
- Barang bukti yang disita pada saat penuntutan
a. Barang bukti yang diperoleh sebelum tindak pidana nomor urut I s/d XIX dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita atau kepada Terdakwa.
b. Barang bukti selama tindak pidana dilakukan nomor urut I s/d VII, nomor urut IX, XVIII, XXIV s/d XXVII dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita. Nomor urut VIII, XIX s/d XXIII, dan nomor urut XXIV s/d XLV, dirampas untuk negara.
c. Perkebunan kelapa sawit saat ini tidak aktif nomor urut I s/d II, dirampas untuk negara.
d. Barang bukti kapal Terdakwa dari PT Delimuda Nusantara nomor urut II, IV, V, dan VII, dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita. Nomor urut I, VI, dan VIII s/d XXVII, dirampas untuk negara sebagai pengganti kerugian perekonomian negara.
e. Kendaraan bermotor atas nama istri, anak, dan menantu nomor urut I s/d VII karena atas nama orang lain, dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita.
f. Aset berupa SID dirampas untuk negara guna membayar uang pengganti kerugian perekonomian negara.
BACA JUGA:Kasus Surya Darmadi, Kerugian Negara Meningkat Menjadi Rp104,1 Triliun
g. Aset atas nama Terdakwa di Singapura dan Australia nomor urut I s/d VII dirampas untuk negara diperhitungkan untuk pembiayaan uang pengganti kerugian perekonomian negara.
9. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000
Atas putusan tersebut, Terdakwa menyatakan banding dan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir.
Tuntutan Hukuman Seumur Hidup
Sebelumnya, JPU Kejaksaan Agung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/2), menuntut Surya dihukum penjara seumur hidup ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
BACA JUGA:Kejagung Sita Aset Surya Darmadi Berupa Tanah Seluas 1.002 Hektare di Batang Hari Jambi
Menurut JPU, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 15/2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
JPU juga menilai tindakan Surya mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp78,8 triliun. Selain itu, Surya juga melakukan tindak pidana pencucian uang pada periode 2005—2022.
Surya Darmadi dituntut untuk bayar uang pengganti sebesar uang yang didapatkan dari perbuatan pidana.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Surya Darmadi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.798.706.951.640,00 dan 7.885.857,36 dolar AS serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00," ujar JPU Kejagung M. Syarifuddin.(rls/lan)