DPR Cium Praktik Jual Beli Restorative Justice, Kejagung Langsung Beri Respon
Kejaksaan Agung (Kejagung) merespon pernyataan anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun terkait jual beli restorative justice.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespon pernyataan anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun terkait jual beli restorative justice.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan seharusnya Adang Daradjatun mengungkap instansi penegak hukum mana yang melakukan jual beli restorative justice.
Meski demikian, Ketut mengapresiasi apa yang diungkapkan Adang Daradjatung sebagai langkah pengawasan oleh DPR.
Baca Juga
"Tentu saja kami sangat menghormati dan apresiasi, karena itu sebagai bentuk pengawasan parlemen. Namun Pak Adang tak menyebut secara spesifik di instansi mana yang dimaksud melakukan praktik jual-beli restorative justice," ujarnya dikutip, Rabu, 18 Januari 2023.
BACA JUGA:Jual Beli Restorative Justice, LPSK Singgung Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM dan Brebes
Ketut memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika aparatnya melakukan praktik jual-beli restorative justice.
"Kalau kami sangat senang jika masyarakat, birokrat, atau anggota Dewan, siapa pun mereka, melakukan pengaduan. Kami akan memberikan apresiasi yang tinggi jika ada ada praktik-praktik menyalahgunakan kewenangan, apalagi yang kaitannya dengan RJ (restorative justice). Pasti akan kami tindak tegas. Sebab Pak Jaksa Agung sangat concern tentang hal tersebut," tegasnya.
Dia menjelaskan untuk menyelesaikan kasus melalui restorative justice ada syarat utama, yakni perdamaian dan pemaafan dari korban.
Selain itu, pelaku yang diberi restorative justice masuk kategori tak mampu secara ekonomi.
BACA JUGA:DPR Endus Adanya Jual Beli Restorative Justice
"Alias karena terdesak kebutuhan ekonomi melakukan tindak pidana," katanya.
Diungkapkan, Jaksa Agung ST Burhanuddin sangat terbuka menerima pengaduan jika ada jual beli restorative justice.
Baca Juga
"Yang berusaha merusak penegakan hukum humanis yang selama ini dijadikan program prioritas kejaksaan," katanya.
Ketut mengatakan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan ketentuan hukum acara, yaitu Pasal 139 dan 140 KUHAP, yaitu Penuntut Umum mempunyai kewenangan dominus litis terhadap perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P.21) dan telah dilaksanakan Tahap II oleh Penyidik.
BACA JUGA:Korban Pencabulan Cabut Laporan, Polsek Tambora Stop Penyidikan dengan Restorative Justice
Dikatakannya, penerapan restorative justice dalam suatu kasus atau perkara yang sudah Tahap II, memiliki syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 antara lain; (1) pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis); (2) ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun; (3) kerugian yang diderita korban tidak lebih dari Rp2.500.000; (4) dan yang paling penting tindak pidana yang dilakukan tidak berdampak luas ke masyarakat.
"Dari persyaratan tersebut, kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual termasuk eksploitasi seksual, tidak termasuk dalam kategori kasus yang bisa dihentikan berdasarkan keadilan restoratif," kata Ketut.
Kasus pemerkosaan menimbulkan traumatis berkepanjangan terhadap korban juga berdampak luas kepada masyarakat.