Kejagung Klaim Amankan Uang Korupsi Rp21.1 Triliun dari Rp144 Triliun Kerugian Negara
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah mengamankan uang korupsi Rp21,1 triliun dari total kerugian negara dan perekonomian negara Rp144 triliun.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah mengamankan uang korupsi Rp21,1 triliun dari total kerugian negara dan perekonomian negara Rp144 triliun.
Kasus korupsi dengan kerugian negara Rp144 triliun tersebut ditangani Kejagung sepanjang 2022.
Tidak hanya itu, Kejagung juga mengamankan uang dalam bentuk dollar sebanyak USD11.400.813,57 dan SGD646,04.
Baca Juga
"Tepatnya uang yang berhasil diamankan Rp21.141.185.272.031,90," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya Jumat, 30 Desember 2022.
BACA JUGA:Babak Baru Kasus Korupsi Waskita Karya dan Waskita Beton, Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka
Dikatakannya pihaknya boleh berbangga sebab sepanjang 2022, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejagung telah mengungkap kasus besar (Big Fish).
Adapun kasus besar yang terungkap dan ditangani Kejagung, yaitu:
Pertama kasus tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
"Dalam kasus ini kerugian negara mencapai Rp2.726.976.347.917 dan USD54.062.693,61," katanya.
Pada kasus ini, delapan orang telah menjadi terdakwa dalam persidangan. Mereka adalah Johan Darsono, Josef Agus Susatya, Arif Setiawan, Suyono, Ferry Sjaifoellah, Djoko Selamet Djamhoer, Purnomo Sidhi Noor Mohammad, dan Indra Wijaya Supriyadi.
BACA JUGA:Apresiasi Kinerja Jajarannya Sepanjang 2022, Jaksa Agung: Jangan Terlena, Harus Dijadikan Pemacu
Kemudian tindak pidana korupsi pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia Tbk Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021 dengan Terdakwa Setijo Awibowo, Terdakwa Agus Wahjudo, dan Terdakwa Albert Burhan dengan total kerugian keuangan negara Rp8.947.198.402.688,00
Lalu perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 dengan Terdakwa Dr. M. P. Tumanggor, Terdakwa Stanley MA, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang, Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana, Terdakwa Lin Che Wei, MBA, CFA alias Weibinanto Halimdjati, dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp6.047.645.700.000 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp12.312.053.298.925
Keempat adalah perkara tindak pidana korupsi dalam penyimpangan dan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan Tersangka AW, Tersangka A, Tersangka AP, dan Tersangka BP dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.583.278.721.001
Baca Juga
Yang kelima perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu dengan Terdakwa H. Raja Thamsir Rachman, Terdakwa Surya Darmadi, dan Terdakwa David Fernando Simanjuntak, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640 dan USD7.885.857,36, serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000
BACA JUGA:Diduga Dipalak Rp 10 Miliar, Pengusaha Semarang Laporkan Oknum Jaksa Kejati Jateng ke KPK
Keenam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dengan Terdakwa M. Rizal Pahlevi, Terdakwa Imam Prayitno, Terdakwa Handoko, dan Terdakwa Leslie Girianza Hermawan, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp28.782.566.143 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp712.477.199.970
Ketujuh kasus tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya Tahun 2016 sampai dengan 2021 dengan Tersangka TB, Tersangka T, dan Tersangka BHL, serta 6 Tersangka Korporasi, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.060.658.585.069 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp22.605.381.411.198
Terakhir kasus tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik blast furnance oleh PT. Krakatau Steel pada Tahun 2011 dengan Tersangka FB, Tersangka ASS, Tersangka HW alias RH, Tersangka MR, dan Tersangka BP, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.900.000.000.000
"Dari kasus-kasus di atas, total jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp33.093.247.274.458 dan USD61.948.550,97. Sementara total kerugian perekonomian negara sebesar Rp109.550.602.210.093," ungkapnya.
Baca Juga
BACA JUGA:Kejagung Pastikan Jaksa Kejati Jateng Dipidana Bila Terbukti Memeras Pengusaha Semarang Rp 10 Miliar
Dijelaskan Ketut Sumedana, selain itu Kejagung juga telah menyita aset-aset milik para tersangka dan terdakwa.
Kejagung menyita 64 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Riau, Jakarta, dan Jawa Barat, serta 22 unit apartemen di Singapura.
"1 (satu) properti di Australia; 24 (dua puluh empat) kapal dan beberapa mobil mewah," tambah Ketut.
Diungkapkan Ketut, total ada 1.847 perkara yang ditangani Bidang Tindak Pidana Khusus di tahap penyelidikan, 1.689 perkara di tahap penyidikan.
BACA JUGA:Kejagung Angkat Suara Soal Kasus 'Jaksa Minta Uang' Dana BLUD RSUD Praya
Kemudian di tahap pra-penuntutan ada 2.139 perkara, di tahap penuntutan ada 1.943.
"Eksekusi Badan (orang): 1.669 (seribu enam ratus enam puluh sembilan) narapidana," ujar Ketut.
Sementara itu, Ketut juga merincikan perkara tindak pidana khusus lainnya yakni kepabeanan, cukai, dan pajak dan TPPU yang ditangani oleh Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus, berdasarkan tahap penyelesaian perkara.
Sebanyak 13 kasus di tahap prapenuntutan, 7 perkara di tahap penuntutan, dan ada sebanyak 5 narapidana.
“Perkara pelanggaran HAM yang berat yang ditangani oleh Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus, yaitu 1 (satu) perkara, yang saat ini masih dalam tahap upaya hukum kasasi,” ujarnya.(rls/lan)