Bom Bandung Bersamaan dengan Kedatangan Delegasi Republik Kirgizstan Belajar Penanganan Teroris dari Indonesia
Ilustrasi terorisme. (ist)--
Selain itu, memperluas sanksi pidana untuk modus baru seperti foreign terrorist fighter (FTF).
Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga memperkuat kelembagaan dan perlindungan korban.
Bahkan, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
“Di samping berfokus pada penanganan, negara juga hadir untuk para korban dari tindak pidana terorisme. Hal ini antara lain, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa korban tindak pidana terorisme masa lalu berhak memperoleh kompensasi. Kehadiran negara diharapkan dapat membawa semangat baru serta optimisme bagi para korban dan keluarganya untuk melanjutkan hidup di masa yang akan datang,” papar Moeldoko.
BACA JUGA:Lord Rangga Meninggal, Kaesang Pangarep Unggah Meme Bergambar John Cena dan Obama Sambil Hormat
Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia terbukti telah membuahkan hasil.
Kajian lembaga penelitian independen LAB45 di 2021 menunjukkan adanya penurunan tren serangan teror yang konsisten sejak 2000 di Indonesia.
Nilai agregat Indonesia pada Global Terrorism Index juga telah menurun dari angka 6,55 pada 2002 ke 5,5 pada 2021.
“Sebagai negara dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama, Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan toleransi dan moderasi beragama dalam masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo,” pungkas mantan Panglima TNI tersebut.
BACA JUGA:Waduh! Jakarta Sumbang 1.280 Kasus COVID-19
Indonesia dan Kirgizstan membuka hubungan diplomatik pada 1993.
Sejak itu, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang.
Selain mengapresiasi negara di kawasan Asia Tengah itu, Moeldoko juga berharap agar hubungan bilateral kedua negara terus diperkuat dengan studi banding di berbagai bidang.
Sumber:
