Pemerintah Dukung Penuh Rencana Waskita Rights Issue Awal Desember
Ilustrasi - Waskita Karya -Waskita Karya-
JAKARTA, FIN.CO.ID -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (Kode Saham: WSKT) berencana akan melaksanakan rights issue pada awal Desember 2022. Rencana itu diklaim sudah mendapatkan dukungan dari Pemerintah.
Diketahui, rencana right issue itu merupakan bagian dari implementasi 8 stream penyehatan keuangan, yang sudah dilakukan sejak2021.
BACA JUGA:Waskita Karya Dapat Restu Melakukan Rights Issue Dengan Target Perolehan Dana Rp 980 Miliar
BACA JUGA:Waskita Dapat Kontrak Garap Kawasan Pertambangan Amman Mineral di NTB Senilai Rp 262 Miliar
Pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kembali sebesar Rp3 triliun untuk penyelesaian beberapa ruas tol.
“Kepercayaan yang diberikan ini merupakan dukungan penuh Pemerintah pada Waskita dalam mendukung program Pemerintah pada percepatan pembangunan infrastruktur nasional”, tutur Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono di Jakarta, Selasa 22 November 2022.
Destiawan menyatakan, Waskita akan terus fokus melakukan perbaikan kinerja keuangan dan operasional dengan menjalankan aksi korporasi. Salah satunya adalah penerimaan PMN dan pelaksanaan rights issue 2022. Target perolehan dana dari pemerintah dan publik sebesar Rp3,98 triliun.
“Rights issue ini merupakan usaha penambahan modal melalui aksi korporasi pasar dengan menjaga permodalan Waskita. Setelah mendapat tambahan modal melalui PMN, rights issue yang Waskita lakukan juga sebagai langkah agar porsi saham publik tidak terdelusi sebesar 23 persen”, ujarnya.
BACA JUGA:Waskita Kebut Penyelesaian Proyek Pantai Tanjung Lesung, Target Rampung Akhir 2023
BACA JUGA:Waskita Beton Precast Optimistis Kinerja Meningkat Pasca Homologasi PKPU
Menurut Destiawan, ini kesempatan baik untuk para pemegang saham eksisting porsi publik untuk mengikuti rights issue Waskita.
"Karena Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas yakin akan kinerja kami dan mendukung penuh Waskita dengan menambah modal kembali sebesar Rp3 triliun," tuturnya.
Harga pelaksanaan rights issue akan ditetapkan oleh Menteri BUMN setelah mendapatkan usulan dari Tim Privatisasi Kementerian BUMN dan Joint Lead Arranger (JLA).
Saat ini Waskita sedang berdiskusi intensif dengan Kementerian BUMN dan JLA terkait usulan harga pelaksanaan rights issue.
.jpeg)
Sumber:
