Jakarta

Pengembalian Potongan TKD ASN DKI, Uchok Sky Khadafi: Tetap Harus Dibayar, Itu Kewajiban!

Pemprov DKI Jakarta dinilai wajib membayar pengembalian TKD ASN.

Pengembalian Potongan TKD ASN DKI, Uchok Sky Khadafi: Tetap Harus Dibayar, Itu Kewajiban!
Ilustrasi tunjangan kinerja daerah ASN Pemprov DKI. (disway.id)

JAKARTA, FIN.CO.ID - Pembayaran pegembalian tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN (aparatur sipil negara) Pemprov DKI yang sempat dipotong sebesar 25 persen saat Pandemi Covid-19 merupakan kewajiban Pemprov DKI.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada fin.co.id, Selasa (8/11/2022) malam.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta meminta pemakluman dari kalangan ASN.

BACA JUGA:Aktris Senior Ini Muncul dengan Busana Warna Merah, Abadikan Senyum Semringah Bersama Seorang Pria

Bahkan, pengembalian potongan TKD ASN bukan kewajiban Pemprov DKI. 

Menanggapi hal itu, Uchok menegaskan bahwa pembayaran atas TKD ASN itu merupakan kewajiban Pemprov DKI.

"Orang kerja kok enggak dibayar. Itu sama saja mempekerjakan ART (asisten rumah tangga) tapi enggak dibayar," ujar dia.

Karena itu, Uchok menegaskan, setiap anggaran yang menyangkut hak ASN ditanggung APBD.

BACA JUGA:Terungkap, Ide Pembuatan Video Wanita Kebaya Merah 16 Menit

Sehingga wajib untuk dikeluarkan oleh Pemprov DKI.

"Tetap harus dibayar, itu kewajiban," tandas dia.

Bila Pemprov DKI tak membayar pengembalian TKD, Menurut Uchok, ASN bisa menuntut ke ranah hukum.

"Ini bisa perdata. Pastinya akan memalukan bagi Pemprov DKI karena tak membayarkan hak ASN," tutur dia.

BACA JUGA:Gerhana Bulan pada Zaman Rasul, Ini yang Dilakukan Nabi Muhammad SAW

Seperti diketahui, Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya juga sempat merespon dengan pernyataan yang tak bisa memuaskan kalangan ASN.

Menurut dia, para ASN Pemprov DKI Jakarta seharusnya memahami Pandemi Covid-19 pada 2020 dialami seluruh masyarakat Jakarta.

"Waktu itu APBD DKI terkoreksi sehingga semua kegiatan yang tidak prioritas tidak dilaksanakan," ujar Maria, Sabtu (22/10/2022).

Selain itu, sambung dia, Pandemi Covid-19 turut berpengaruh pada pendapatan Pemprov DKI.

BACA JUGA:Buntut Kasus Gagal Ginjal Akut, Pejabat BPOM Dipanggil Bareskrim, Siapa Targetnya? 

Ketika itu terjadi penurunan pendapatan pajak, dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun.

Pada akhir triwulan II tahun 2020, semua belanja SKPD turut menyesuaikan.

Termasuk belanja pegawai (TKD) menjadi 75 persen.

Sebab, anggaran terbatas dan prioritas untuk penanganan Covid-19. 

BACA JUGA:92 Video Porno Kebaya Merah Dipasarkan Dalam dan Luar Negeri, Pemesan Konten Diburu Polisi

"Apalagi ASN juga kerja dari dari rumah kecuali, tenaga kesehatan dan ASN tertentu," tutur Maria.

Ia menegaskan, ASN tidak boleh lepas tangan dalam penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Pengamat Sosial dan Perkotaan Primus Wawo mengaku menerima keluhan sejumlah ASN terkait pelunasan pembayaran TKD.

Para ASN dimaksud yakni ASN yang bertugas di Puskesmas, kelurahan, kecamatan, maupun Balaikota DKI Jakarta.

BACA JUGA:Di Ruang Sidang, Putri Candrawathi Tertawakan Daden Saat Cerita Disuapi Ferdy Sambo

Saat Pandemi Covid-19 menggila, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan pemotongan TKD sebesar 50 persen. 

Duit tersebut digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Hasil pemotongan TKD 60.320 ASN Pemprov DKI itu dibelanjakan untuk bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada 1,6 juta keluarga terdampak Covid-19.

"Pemotongan TKS ASN sebesar 50 persen terhitung dari bulan Mei sampai Desember 2020, baru dibayar 25 persen, sementara sisanya 25 persen belum dibayar sampai saat ini," kata Primus.

Berita Terkait