Kemenaker 'Disentil' Komisi IX DPR Soal PMI di Inggris yang Bermasalah: Jangan Lepas Tangan!
Anggota Komisi IX, Irma Suryani Chaniago (Antara)--
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ikut bertanggungjawab dengan permasalahan jerat utang dan penempatan berbiaya tinggi (overcharging) yang dialami sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sektor perkebunan Inggris.
Sebab bagi Irma, Kemenaker harus bertanggungjawab lantaran secara resmi ikut melakukan pelepasan atau pemberangkatan 250 PMI ke Inggris pada awal Juli lalu.
BACA JUGA:Koalisi SPSK Minta Menaker Tidak Lepas Tangan Soal Permasalahan Penempatan PMI di Inggris
BACA JUGA:Komentari Rapat BP2MI dengan GLAA, Netizen: Penempatan PMI di Inggris Harus Zero Cost
“Harus (Tanggung Jawab). Jangan lepas tangan. Yang melepas saat itu, kalau tidak salah Dirjen Binapenta dan PKK (Pak Suhartono),” kata dia dalam pesan tertulis, Rabu 28 September 2022.
Irma pun menyebut problem permasalahan penempatan PMI di Inggris itu cukup rumit. Salah satu alasannya, ungkap dia, karena memang belum ada penetapan biaya penempatan atau cost structure yang dibuat pemerintah.
Dirinya pun bingung mengapa Kemenaker berani secara resmi ikut melepaskan pemberangkatan PMI pada waktu itu.
“Sepengetahuan saya, kasus Inggris ini sebenarnya belum ada cost structure. Tapi Kemenaker kok sudah melakukan pelepasan,” sambung dia.
BACA JUGA:Soal Masalah PMI di Inggris, BP2MI dan Migrant Care Kritik Kerja Kemenaker yang Tidak Optimal
BACA JUGA:Aktivis Buruh Migran Sebut Penempatan 250 PMI di Inggris Tak Miliki Lisensi Resmi Pemerintah
Tak ayal, untuk mengatasi hal tersebut, Irma kemudian mengusulkan cost structure tidak boleh ditanggung oleh masing masing PMI. Biaya tersebut justru harus ditanggung pemerintah melalui bank pemerintah atau bank negara.
Dirinya khawatir jika tak didukung pemerintah, maka agensi penempatan akan kembali mendzalimi para PMI.
Meskipun harus menunggu penetapan cost structure namun politisi perempuan Partai Nasdem ini tetap mengingatkan agar ada biaya maksimal dari tiap-tiap jenis komponen yang ditetapkan.
Sebagai contoh, misalnya biaya pelatihan. Penggunaan skema biaya maksimal, kata dia, bisa meniadakan potensi penyalahgunaan
.jpeg)
Sumber:
