Komentari Rapat BP2MI dengan GLAA, Netizen: Penempatan PMI di Inggris Harus Zero Cost
Rapat BP2MI dengan GLAA terkait perlindungan PMI di Inggris (Dok. BP2MI)--
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Publikasi atau postingan pertemuan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Gengmaster Labour Abuse Activity (GLAA) pada 9 September lalu mendapat perhatian dari warganet.
Sejumlah pemilik akun facebook mengapresiasi pertemuan tersebut dan mendukung langkah BP2MI untuk menyelesaikan persoalan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Inggris.
(BACA JUGA:Soal Masalah PMI di Inggris, BP2MI dan Migrant Care Kritik Kerja Kemenaker yang Tidak Optimal)
(BACA JUGA:Aktivis Buruh Migran Sebut Penempatan 250 PMI di Inggris Tak Miliki Lisensi Resmi Pemerintah)
Hingga artikel ini diturunkan, akun Facebook BP2MI tersebut sudah mendapatkan like 104 kali dan dibagikan sebanyak 35 kali.
Misalnya pemilik akun Hendru Dadap Tulis yang menganggap aturan yang dibuat GLAA -sebuah badan pemerintah Inggris yang bertanggung jawab atas perizinan penyedia tenaga kerja dan penanganan eksploitasi di sektor pertanian- benar adanya.
Aturan tersebut dibuat untuk memastikan kondisi PMI yang bekerja di Inggris tidak mengalami eksploitasi atau penindasan. Termasuk, dalam hal ini soal besaran gaji layak yang harus diterima PMI di Inggris.
“Menurut saya, peraturan GLAA itu benar. Karena gajinya (bisa jadi) tidak tentu kalau tanpa memiliki sertifikasi GLAA. Hukum perburuhan di Inggris jauh lebih baik,” tulis dia.
(BACA JUGA:Alhamdulillah Tarif Transjakarta, LRT dan MRT Gak Jadi Naik, DPRD DKI: Kasihan Rakyat Lagi Susah)
(BACA JUGA:Puluhan Transpuan di Kota Bekasi Mengajukan Perubahan Adminduk ke Disdukcapil)
Sementara itu, akun Abdul Rahim Sitorus bahkan menegaskan penempatan PMI di sektor pertanian Inggris tersebut seharusnya tanpa biaya alias Zero Cost.
Pasalnya menurut Sitorus, berdasar UU No. 18 Tahun 2017, semua jenis jabatan PMI di sektor perkebunan dan pertanian, tidak boleh ada biaya penempatan yang dibebani kepada PMI.
“Jadi kalau mengacu hukum Indonesia (UU No.18 Tahun 2017), harusnya PMI pertanian ke Inggris tidak dapat (tidak boleh) dibebani biaya penempatan. Jadi seharusnya berlaku zero cost,” ujarnya.
Sitorus pun tak ragu menyebut PT Alzubara Manpower Indonesia (Al Zubara) yang melakukan penempatan PMI di Inggris, sudah melakukan tindak pidana lantaran melanggar Pasal 86 UU Nomot 18 Tahun 2017.
.jpeg)
Sumber:
