Nasional

Sidang Banding Kombes Agus Nur Patria Cs Disiapkan Polri, Kompolnas: Sudah Tak Layak Dipertahankan

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding tengah disiapkan Polri dan akan segera dilaksanakan.

Sidang Banding Kombes Agus Nur Patria Cs Disiapkan Polri, Kompolnas: Sudah Tak Layak Dipertahankan
Kombes Pol Agus Nurpatria menjalani sidang etik

JAKARTA, FIN.CO.ID - Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding tengah disiapkan Polri dan akan segera dilaksanakan.

Sidang untuk memutuskan memori banding yang diajukan Kombes Pol Agus Nur Patria Cs (Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKBP Jerry Raymond Siagian).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan KKEP telah menerima memori banding dari empat pelanggar kode etik yang telah divonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

BACA JUGA:Buntut Kasus Brigadir J, Sidang Etik Iptu Hardista Hadirkan 6 Saksi

BACA JUGA:Manuver Sambo Tak Ingin di Pecat dari Polri, Gugat Hasil Sidang Etik ke PTUN

BACA JUGA:Kata Jokowi, Orang yang Telah Terima BLT BBM Sebanyak Ini

“Untuk memori banding empat pemohon sudah diterima, tapi lagi penyusunan hakim bandingnya,” katanya, Rabu, 28 September 2022.

Dijelaskannya keempat memori banding tersebut milik pelanggar etik mantan Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri Kompol Chuck Putranto, mantan Kasubbag Riksa Baggaketika Rowaprof Divisi Propam Polri Kompol Baiquni Wibowo, mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri Kombes Pol. Agus Nur Patria, dan mantan Wadirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian.

BACA JUGA:Sidang Etik Brigjen Pol Hendra Diundur Lagi, Ini Alasan yang Sampaikan Polri

BACA JUGA:Mengapa Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Diundur Pekan Depan?

BACA JUGA:DPR RI Minta Pj Kepala Daerah Tidak Merangkap Jabatan

Keempatnya mengajukan banding atas putusan sidang etik yang menjatuhkan sanksi administrasi dipecat sebagai anggota Polri atau PTDH.

Menurut Dedi, pelaksanaan banding dapat dilakukan setelah Sekretariat KKEP menerima memori banding dari pelanggar. Setelah disusun perangkat hakim banding oleh Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Apabila hakim banding sudah disusun, kemudian diajukan kepada pimpinan dan sudah disahkan baru bisa kami umumkan kapan pelaksanaan sidang bandingnya,” ujar Dedi.

BACA JUGA:166 Warga Kota Tangerang Daftar Jadi Panwascam Pemilu 2024

Menanggapi ini, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan keempat pelanggar etik tersebut layak ditolak permohonan bandingnya mengingat pelanggaran yang dilakukan kategori berat.

Menurut Poengky, dalam memutus banding perlu dilihat pangkat dan jabatan para pelanggar. Untuk yang level tamtama, bintara, dan perwira pertama bisa dipahami jika mereka dalam posisi terjepit sehingga tidak mampu melawan perintah, apalagi jika perintah tersebut tidak dipatuhi dikhawatirkan akan membahayakan nyawa mereka.

BACA JUGA:Ridwan Kamil Dibuat Geger saat Dinyanyikan 'Begitu Sulit' oleh Intan Lembata: Bukannya Untuk Reyhan

"Tetapi jika yang diperintah itu perwira tinggi atau perwira menengah maka yang bersangkutan seharusnya dapat memberikan masukan jika proses yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP dan aturan hukum," ujarnya.

Poengky mengatakan keempat pelanggar yang memohon banding tersebut sudah pernah mengikuti sekolah pimpinan (Sespim), sudah dibentuk jiwa kepemimpinannya, sehingga argumentasi mereka di bawah perintah dan korban tidak bisa dijadikan alasan.

"Perbuatan yang mereka lakukan berupa obstruction of justice sangat fatal, menjadikan proses lidik sidik kasus ini menyesatkan. Hal ini mencoreng nama baik institusi," kata Poengky.

Diketahui Kompol Chuck Putranto telah menjalani sidang etik pada Kamis (1/9), Kompol Baiquni Wibowo disidang Jumat (2/9), kemudian Kombes Pol. Agus Nur Patri disidang etik pada Selasa (6/9) dan AKBP Jerry Raymond Siagian disidang etik Jumat (10/9) dengan putusan yang sama, yakni pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Ferdy Sambo yang lebih dulu disidang etik dan dijatuhi sanksi PTDH pun telah menggunakan haknya mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan pimpinan Sidang KKEP. Hak ini diatur dalam Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 walau kemudian permohonan banding tersebut ditolak dan menguatkan putusan sidang etik sebelumnya.

Adapun keempat pelanggar tersebut terlibat dalam pelanggaran etik Polri tidak profesional dalam menjalankan tugas penanganan tempat kejadian perkara penembakan Brigadir J di Kompleks Polri Duren Tiga. Tiga di antaranya berstatus tersangka obstruction of justice, yaitu Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kombes Pol. Agus Nur Patria.

 

Berita Terkait