Mendagri Bantah Tudingan Andi Arief Soal Istana Lobi Jabatan Wagub Papua
Tito Karnavian dan Lukas Enembe (dok Kemendagri) --
JAKARTA, FIN.CO.ID- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklarifikasi pernyataan yang menyebut bahwa utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta kursi Wakil Gubernur Papua untuk diisi oleh Paulus Waterpau.
Tuduhan itu disampaikan oleh Politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter-nya.
Ada pun kursi Wakil Gubernur Papua hingga saat ini masih kosong karena Wagub sebelumnya, Klemen Tinal, meninggal dunia pada 21 Mei 2021.
“Tidak benar bahwa ada utusan Presiden Jokowi yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan wakil gubernur Provinsi Papua,” kata Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu 24 September 2022.
BACA JUGA:Andi Arief Kembalikan Uang Rp50 Juta dari Bupati PPU, KPK: Sudah Ditransfer
BACA JUGA:KPK Dalami Pengakuan Andi Arief Terima Rp50 Juta dari Bupati PPU
Kastorius menilai Andi Arief merangkai pernyataannya secara insinuatif dengan mengatakan ada hubungan peristiwa tersebut dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka.
“Artinya, seolah-olah penetapan tersangka Lukas Enembe merupakan rekayasa politik yang berhubungan dengan persoalan pengisian jabatan wakil gubernur Provinsi Papua," ujarnya pula.
“Kemendagri sudah berkomunikasi dengan Saudara Andi Arief untuk mengklarifikasi hal tersebut, dan secara jelas, Saudara Andi Arief telah meralat pernyataannya dengan mengatakan bahwa yang datang ke Partai Demokrat adalah oknum partai tertentu, dan bukan utusan resmi Presiden Jokowi,” ujar Kastorius melanjutkan.
BACA JUGA:Terungkap, Tito Karnavian dan Bahlil Pernah Lobi Kursi Wagub Papua di Lukas Enembe
BACA JUGA:Lukas Enembe Tersangka, Demokrat Singgung Harun Masiku Disembunyikan Oleh Sebuah Partai
Adapun pernyataan yang ditulis oleh Andi Arief melalui akun Twitter bernama pengguna @Andiarief, berbunyi: “permintaan posisi Wagub yg kosong dan disertai ancaman hukum saat itu memang atasnamakan Presiden dilakukan oknum2 partai tertentu”.
Lebih lanjut, Kastorius menjelaskan peristiwa pertemuan dengan Demokrat untuk pengisian wagub Papua, seperti dikutip oleh Andi Arief tersebut, terjadi pada tahun 2021, pasca-meninggalnya Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal pada bulan Mei 2021.
Sementara itu, tanggal penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka oleh KPK terjadi pada 5 September 2022.
.jpeg)
Sumber:
