Firli Bahuri: KPK Tak Terlibat Persaingan Politik

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut bermain politik. Ini setelah Ketua KPK Firli Bahuri mendukung wacana ambang batas presiden 0 persen. Firli menegaskan lembaganya tidak akan terlibat dalam permainan opini dan persaingan politik. Menurut Firli, KPK memohon bantuan dan pengawasan publik. Baik melalui lembaga resmi seperti DPR maupun masyarakat melalui media massa dan lembaga swadaya masyarakat. "Kami pasti mau mendengar dan meneliti setiap informasi yang masuk. Kami tidak akan terlibat dalam permainan opini dan persaingan politik," tegas Firli di Jakarta, Minggu (26/12). Mantan Kabaharkam Polri ini menjelaskan sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen tidak terpengaruh kepada kekuasaan mana pun. "Karena itu, melibatkan diri dalam permainan opini dan kepentingan politik akan menyebabkan lembaga ini tidak berdaya," jelasnya. KPK, lanjutnya, dibentuk untuk mencari jalan keluar bagi maraknya korupsi di masa lalu. Sehingga diperlukan terobosan dalam transisi menuju masa depan bebas korupsi. Untuk itu, kata Firli, KPK dibuat sebagai lembaga independen dan profesional. Sejak awal, KPK menyadari begitu banyak harapan. "KPK akan bertindak sesuai fakta hukum dan sesuai prosedur 'due process of law'. Maka, kami mohon maaf jika sebagian keinginan kawan-kawan untuk memproses si A atau si B tidak bisa dilakukan dengan 'simsalabim' lalu ditangkap," paparnya. Dia menyebut untuk terus menjadi lembaga yang mapan dan berdaya dalam pemberantasan korupsi, independensi lembaga dan setiap personal di KPK harus terjaga. "KPK di bawah kepemimpinan saya dan seluruh pimpinan sampai akhir periode kerja, akan bekerja sesuai rencana kerja lembaga dan amanah undang-undang," pungkasnya. (rh/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: