Ferdinand Hutahaean ke Mardani Ali: Jangan Pikir Mendagri Sama Dengan Anies yang Cuma Main-main Jadi Gubernur
Ferdinand Hutahaean ke anggota DPR Mardani Ali dengan bilang jangan pikir Mendagri Tito sama dengan Anies Baswedan yang cuma main-main jadi Gubernur.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Direktur Eksekutif Indonesia Police Monitoring Ferdinand Hutahaean ke anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dengan bilang jangan pikir Mendagri Tito Karnavian sama dengan Anies Baswedan yang cuma main-main jadi Gubernur DKI Jakarta.
Ferdinand Hutahaean menyampaikan hal tersebut melalui unggahan lewat akun media sosial Twitter pribadinya yang bernama @FerdinandHutah4.
Direktur Eksekutif Indonesia Police Monitoring itu diketahui kerap aktif dalam menggunakan platform tersebut untuk menyampaikan opini pribadinya.
Baca Juga
Kali ini Ferdinand Hutahaean ikut berkomentar terhadap peringatan Mardani Ali Sera ke Mendagri Tito yang mesti hati-hati memilih calon pengganti Anies Baswedan.
(BACA JUGA:Mardani Ali ke Menkeu Sri Mulyani: Jangan Sakiti Pensiunan Dengan Pernyataan Membebani Keuangan Negara)
"Jangan pikir MENDAGRI sama dengan Anies yang cuma main-main jadi Gubernur," terang Ferdinand, 1 September 2022.
Direktur Eksekutif Indonesia Police Monitoring itu menduga kalau Mardani Ali tampak takut bahwa Plt Gubernur DKI Jakarta bisa membongkar bobrok birokrasi.
"Tampaknya ketakutan Anda semakin jelas terlihat, takut Plt. Gubernur membongkar semua borok birokrasi Amien B. @MardaniAliSera," tutup Ferdinand.
Cuitan Ferdinand Hutahaean mendulagn 39 komentar, 53 retweets, dan 204 likes dari warganet sampai berita ini terbit.
(BACA JUGA:Mardani Ali ke Tito Karnavian Soal Pengganti Anies: Jangan Bermain-main Dengan Memilih Plt)
Mardani Ali ke Tito Karnavian Soal Pengganti Anies
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera sampaikan pesan jangan bermain-main dengan memilih Plt ke Mendagri Tito Karnavian soal pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Diketahui bahwa Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, hingga Bawaslu.
Rapat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2022.
Baca Juga

Mardani ali Sera sarankan Menteri yang ingin maju sebagai Presiden untuk mundur dai jabatanya--Instagram /@mardanialisera
Pada rapat kali ini, Politikus PKS Mardani Ali Sera turut membahas masa kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan berakhir.
(BACA JUGA:Soal Jokowi Bolehkan Wacana Presiden 3 Periode, Mardani Ali Sera: Jangan Tergoda)
Mardani Ali Sera berpesan pada Tito Karnavian untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta yang profesional dan netral.
"13 September 2022 DPRD DKI akan berhentikan Anies Baswedan karena memang edaran Pak Menteri kan," terang Mardani.
"Saya dapil DKI, pak, jadi izin menyuarakan, berharap Pak Menteri pilih Plt DKI yang profesional, yang netral, dan betul-betul berpengalaman," tambahnya.
Baca Juga
Anggota Komisi II DPR RI itu juga mengingatkan ke Mendagri Tito agar tidak salah pilih dalam menunjuk Plt Gubernur DKI Jakarta.
(BACA JUGA:Ferdinand Hutahaean Cibir Mardani Ali Sera Bilang Niat Busuk Pemerintah Naikkan BBM: Sangat Tidak Patut)
Mardani Ali Sera meminta agar Plt Gubernur DKI Jakarta bisa netral menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Jangan bermain-main dengan memilih Plt yang akan bersikap tidak netral di Pileg, Pilpres, maupun Pilkada. Karena DKI ini seperti akuarium Pak Menteri," beber Mardani.
Mardani Ali Sera juga mengatakan Mendagri untuk bisa melihat jajarannya di Kemendagri yang siap jadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Saya yakin dari jajaran Pak Menteri ada banyak yang bisa dilihat untuk dapat perhatian," jelas Mardani.
(BACA JUGA:Zulhas Minta Jangan Ributkan Soal Kenaikan Harga Telur, Mardani Ali Sera Beri Tanggapan Mengejutkan)
Sebelumnya DPRD DKI Jakarta tengah menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas usulan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Rapat Bamus digelar di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 30 Agustus 2022.
Undangan Rapat Bamus itu diteken oleh Prasetyo beserta tiga pimpinan DPRD DKI Jakarta, yaitu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani, Khoirudin, dan Misan Samsuri.
Prasetyo juga telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 131/2188/OTDA. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik.