Tentara Papua Nugini Tembak Mati Nelayan Indonesia, DPR: Negara Tetangga yang Tak Bersahabat
ilustrasi kapal tenggelam ( shutterstock )--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Langkah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang meminta penjelasan Papua Nugini terkait insiden penembakan nelayan didukung DPR.
Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal mendorong agar Kemlu segera meminta Papua Nugini melakukan investigasi menyeluruh atas penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia di perairan perbatasan.
Penembakan tersebut, mengakibatkan seorang nelayan Indonesia meninggal dunia di lokasi kejadian.
(BACA JUGA:Temuan TNI AL, Nelayan Merauke Ditembak Tentara Papua Nugini dari Jarak Dekat)
(BACA JUGA:Kejam, Nelayan Merauke Ditembak Mati Tentara Papua Nugini)
"Kami mengapresiasi dan mendukung langkah cepat Kementerian Luar Negeri dan meminta investigasi secara menyeluruh serta diterapkannya hukuman secara tegas," katanya, Jumat, 26 Agustus 2022.
Dia menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, perlindungan serta jaminan keamanan dan keselamatan bagi para nelayan memerlukan bantuan hukum.
Insiden dugaan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia oleh tentara Papua Nugini terjadi pada Senin (22/8) 2022. Namun, hingga kini belum ada penjelasan dari pihak otoritas Papua Nugini.
(BACA JUGA:Harga BBM akan Naik, Anggota DPR: Nelayan dan Petani Makin Susah)
(BACA JUGA:Waduh 1.000 Liter Solar Subsidi untuk Nelayan Malah buat Alat Berat, Akhirnya Disita Polda Bengkulu )
"Sebagai negara tetangga, sikap Pemerintah Papua Nugini ini sudah tidak bersahabat," tegas Iqbal.
Dia menilai aparat keamanan Papua Nugini, yang diduga menembak kapal Indonesia hingga menewaskan seorang anak buah kapal (ABK), adalah bentuk arogansi. Oleh karena itu, Pemerintah Papua Nugini harus mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku penembakan tersebut.
Kondisi berbeda jika warga Papua Nugini yang melewati perbatasan Indonesia, katanya. Beberapa kali kasus warga Papua Nugini melewati perbatasan Indonesia secara ilegal tidak satu pun aparat keamanan Indonesia menghukum hingga meninggal dunia.
(BACA JUGA: Usul Susi Pudjiastuti Subsidi BBM Nelayan Dihapus, DPR: Harusnya Sakit Segera Diobati Bukan Diamputasi)
Sumber:
