Infrastruktur

Segunung Persoalan Sektor Perumahan yang Tak Kunjung Selesai, Dari Backlog Hingga Masalah Keterjangkauan

Backlog perumahan yang angkanya 12,7 juta dan keterjangkauan harga rumah jadi poin utama permasalahan sektor perumahan di Indonesia

Segunung Persoalan Sektor Perumahan yang Tak Kunjung Selesai, Dari Backlog Hingga Masalah Keterjangkauan
Rumah Khusus di Gorontalo yang dibangun oleh Kementerian PUPR

JAKARTA, FIN.CO.ID -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat setidaknya ada dua persoalan besar terkait sektor perumahan di Indonesia, yaitu backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah yang dibangun dengan kebutuhan rumah saat ini, serta masalah keterjangkauan. 

Hal itu disampaikan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto kepada FIN.CO.ID, ditemui usai pembukaan Hapernas 2022 di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis 18 Agustus 2022. 

(BACA JUGA:Hapernas Jadi Momentum Tingkatkan Kolaborasi Pembangunan Perumahan Untuk Masyarakat)

(BACA JUGA:Siap-siap Harga Rumah Subsidi Segera Naik, Besarannya Tunggu Keputusan Sri Mulyani)

Dari dua hal tersebut, ada banyak turunan permasalahan yang harus diselesaikan. Hal itu dibutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan di sektor perumahan, bukan hanya pemerintah namun juga sektor swasta seperti pihak pengembang. 

"Beberapa upaya kita lakukan, satu dari sisi mulai dari tanah, kemudian yang kedua yaitu menjaga harga bangunan, ketiga yaitu skema-skema stimulan yang bisa diberikan, keempat dengan perbankan dan pengembang yaitu skema kredit," ungkap Iwan. 

Menurut Iwan, sesuai dengan pernyataan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna, bahwa Kementerian PUPR tengah menjajaki kemungkinan berjalannya skema kredit, dimana tenor untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa lebih panjang seperti di negara-negara lain. 

Sebagaimana diketahui, tenor KPR di Indonesia saat ini paling lama adalah 20 tahun. Sedangkan di negara-negara lain bisa lebih panjang dari itu.

(BACA JUGA:Mahfud MD Bilang Kelompok Ferdy Sambo Seperti Sebuah Kerajaan: Mereka Sangat Berkuasa)

(BACA JUGA:Mahfud MD Sebut Ferdy Sambo Ditakuti, Bahkan Sekelas Bintang 3)

"Kemungkinan kredit yang di beberapa negara luar itu bisa lebih dari 30 tahun, ya Jepang itu bisa 35 tahun, Swedia 50 tahun, bahkan di suatu negara ada yang sampai 100 tahun. Itu memperpanjang tenor dan meningkatkan keterjangkauan untuk mengangsur," ungkap Iwan. 

Sebagaimana diketahui, angka backlog perumahan di Indonesia saat ini adalah 12,7 juta rumah. Adapun program pembangunan rumah pemerintah setiap tahun hanya sebatas satu juta rumah, dengan dukungan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi hanya sebanyak 200 ribu unit setiap tahunnya. 

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja mengatakan, perlu upaya yang luar biasa untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan. 

Menurut Endra, permasalahan klasik penyediaan perumahan yaitu harga tanah yang terus naik, di samping juga angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Maka itu diperlukan upaya-upaya yang luar biasa untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan tersebut. 

(BACA JUGA:Menyeruak Isu LGBT di Kasus Ferdy Sambo)

(BACA JUGA:Detik-detik Akhir Sebelum Brigadir J Dibunuh, Bersimpuh Memohon Ampun ke Sambo,Tapi Tetap di Dor)

"Makanya sekarang kita mendorong masyarakat untuk menggunakan lahan-lahan supaya lebih efisien itu dengan cara vertikal. Cara vertikal ini kita harus pikirkan instrumennya untuk memberikan kepastian bagi para penghuni, misalkan jangka waktu yang cukup panjang, kemudian juga memberikan kepastian bahwa itu terjangkau," ungkap Endra kepada FIN.CO.ID, di lokasi yang sama. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Endra, perlu dukungan juga dari Pemerintah Daerah, khususnya untuk penyediaan lahan. 

"Makanya kan ini harus terintegrasi, karena komponen yang paling krusial itu tanah. Kalau di kota itu kan tanah harus berkompetisi dengan peruntukan yang lain. Maka itu Pemda harus bisa ngurusin terutama yang MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ini," kata Endra. 

Kembali ke Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, pihaknya telah mengusulkan kenaikan FLPP bagi MBR. Jika saat ini kuota FLPP sebanyak 200 ribu unit rumah, maka di tahun 2023 diusulkan bisa naik 10 persen. 

(BACA JUGA:Airlangga Hartarto: Inflasi Terkendali Karena Shock Absorber)

(BACA JUGA:Tahun Depan, Pemerintah Asumsikan Inflasi 3,3 Persen, Ekonomi Tumbuh 5,3 Persen)

"Sementara diproyeksikan naik 10 persen dari tahun ini, kemungkinan 220 ribu (unit rumah)," ungkapnya. 

Namun demikian, Iwan menyadari penambahan kuota tersebut tidak akan cukup untuk mengakomodir kebutuhan terhadap permintaan perumahan. Maka itu, diperlukan skema-skema lain dan keterlibatan seluruh pihak untuk mengatasi persoalan backlog. 

"Backlog sekitar 12,7 juta, kemudian ada rumah tidak layak huni sekitar 23 juta, kemudian yang perlu dicatat adalah sekitar 700 ribu keluarga muda baru, sedangkan FLPP hanya 220 ribu," pungkasnya. 

 

 

Berita Terkait