Segunung Persoalan Sektor Perumahan yang Tak Kunjung Selesai, Dari Backlog Hingga Masalah Keterjangkauan
Rumah Khusus di Gorontalo yang dibangun oleh Kementerian PUPR-Birkompu-
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat setidaknya ada dua persoalan besar terkait sektor perumahan di Indonesia, yaitu backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah yang dibangun dengan kebutuhan rumah saat ini, serta masalah keterjangkauan.
Hal itu disampaikan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto kepada FIN.CO.ID, ditemui usai pembukaan Hapernas 2022 di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis 18 Agustus 2022.
(BACA JUGA:Hapernas Jadi Momentum Tingkatkan Kolaborasi Pembangunan Perumahan Untuk Masyarakat)
(BACA JUGA:Siap-siap Harga Rumah Subsidi Segera Naik, Besarannya Tunggu Keputusan Sri Mulyani)
Dari dua hal tersebut, ada banyak turunan permasalahan yang harus diselesaikan. Hal itu dibutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan di sektor perumahan, bukan hanya pemerintah namun juga sektor swasta seperti pihak pengembang.
"Beberapa upaya kita lakukan, satu dari sisi mulai dari tanah, kemudian yang kedua yaitu menjaga harga bangunan, ketiga yaitu skema-skema stimulan yang bisa diberikan, keempat dengan perbankan dan pengembang yaitu skema kredit," ungkap Iwan.
Menurut Iwan, sesuai dengan pernyataan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna, bahwa Kementerian PUPR tengah menjajaki kemungkinan berjalannya skema kredit, dimana tenor untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa lebih panjang seperti di negara-negara lain.
Sebagaimana diketahui, tenor KPR di Indonesia saat ini paling lama adalah 20 tahun. Sedangkan di negara-negara lain bisa lebih panjang dari itu.
(BACA JUGA:Mahfud MD Bilang Kelompok Ferdy Sambo Seperti Sebuah Kerajaan: Mereka Sangat Berkuasa)
(BACA JUGA:Mahfud MD Sebut Ferdy Sambo Ditakuti, Bahkan Sekelas Bintang 3)
"Kemungkinan kredit yang di beberapa negara luar itu bisa lebih dari 30 tahun, ya Jepang itu bisa 35 tahun, Swedia 50 tahun, bahkan di suatu negara ada yang sampai 100 tahun. Itu memperpanjang tenor dan meningkatkan keterjangkauan untuk mengangsur," ungkap Iwan.
Sebagaimana diketahui, angka backlog perumahan di Indonesia saat ini adalah 12,7 juta rumah. Adapun program pembangunan rumah pemerintah setiap tahun hanya sebatas satu juta rumah, dengan dukungan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi hanya sebanyak 200 ribu unit setiap tahunnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja mengatakan, perlu upaya yang luar biasa untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan.
Menurut Endra, permasalahan klasik penyediaan perumahan yaitu harga tanah yang terus naik, di samping juga angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Maka itu diperlukan upaya-upaya yang luar biasa untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan tersebut.
.jpeg)
Sumber:
