Sudah 77 Tahun Kemerdekaan RI, BNPP Terus Benahi Perbatasan

JAKARTA, FIN.CO.ID -- Saat ini, beberapa titik di kawasan perbatasan negara telah berubah menjadi beranda depan negara yang patut dibanggakan, dan bukan lagi menjadi halaman belakang negara. 

Perhatian Pemerintah melalui program kegiatan yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi salah satu  bukti negara hadir di perbatasan negara.

(BACA JUGA:BNPP Koordinasikan Langkah Strategis Cegah Krisis Pangan di Kawasan Perbatasan)

(BACA JUGA:Gelar Rakordal, BNPP Konsolidasikan Kinerja Pengelolaan Perbatasan Negara)

Dewasa ini Indonesia telah memiliki delapan PLBN Terpadu yang dikelola oleh BNPP bersama unsur Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan untuk memberikan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari dan keluar NKRI di perbatasan negara. 

Delapan PLBN tersebut adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Badau di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Wini, PLBN Motaain, dan PLBN Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta PLBN Skouw dan PLBN Sota di Provinsi Papua.

Sementara pembangunan 9 PLBN lainnya masih terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 9 PLBN tersebut adalah PLBN Serasan di Provinsi Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang dan PLBN Sei Kelik di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk, PLBN Labang, PLBN Long Midang, dan PLBN Long Nawang di Provinsi Kalimantan Utara;  PLBN Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta PLBN Yetetkun di Provinsi Papua.

Bukti lainnya juga ditunjukkan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI yang jatuh pada 17 Agustus 2022 kemarin. Menteri Dalam Negeri, yang juga merupakan Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, hadir memimpin langsung jalannya upacara di wilayah paling selatan NKRI yaitu Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Negara Australia.

(BACA JUGA:Hapernas Jadi Momentum Tingkatkan Kolaborasi Pembangunan Perumahan Untuk Masyarakat)

(BACA JUGA:Jasa Marga Dinobatkan Sebagai Emiten Terbaik Ajang Bisnis Indonesia Award (BIA) 2022)

Selain Menteri Tito, sejumlah Pejabat Tinggi Madya di lingkungan BNPP dan Kementerian Dalam Negeri juga turut menjadi Inspektur Upacara di 8 kecamatan perbatasan negara yang merupakan lokasi dibangunnya PLBN.

Pejabat Tinggi Madya yang menjadi Irup adalah Sekretaris BNPP, Restuardy Daud di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas; Kelompok Ahli BNPP, Irjen Pol (Purn) Hamidin di PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau; dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, DR. Eko Prasetyanto di PLBN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. 

Selain itu, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin di PLBN Motaain, Kabupaten Belu; Staf Khusus Mendagri, Hoiruddin Hasibuan di PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka; Kelompok Ahli BNPP, Letjen TNI (Purn) Ali Hamdan Bogra di PLBN Wini Kabupaten Timor tengah Utara; Plh. Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP/Staf Ahli Mendagri, Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak di PLBN Skouw, Kota Jayapura; dan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Dr. Robert Simbolon di PLBN Sota, Kabupaten Merauke.

Pada kesempatan tersebut, Inspektur Upacara menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri, diantaranya adalah bahwa salah satu gagasan inovatif yang telah terealisasi dalam percepatan perubahan kondisi batas negara adalah kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN). 

(BACA JUGA:Menyeruak Isu LGBT di Kasus Ferdy Sambo)

(BACA JUGA:Detik-detik Akhir Sebelum Brigadir J Dibunuh, Bersimpuh Memohon Ampun ke Sambo,Tapi Tetap di Dor)

PLBN tersebut tidak hanya semata-mata mengubah kondisi penampakan fisik kawasan yang sebelumnya dinilai tidak layak, namun secara spirit kebangsaan, PLBN menjadi awal mula tumbuhnya rasa kebanggaan dan harga diri bangsa kita terhadap negara tetangga.

Menteri Dalam Negeri dalam Sambutannya menegaskan bahwa kerja kita tidak berhenti pada bangunan fisik saja, Bapak Presiden meminta bahwasanya, PLBN tidak hanya sebagai tempat pelayanan administrasi lintas batas, tetapi harus menjadi kekuatan bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar PLBN.

Kedepannya, PLBN-PLBN yang telah terbangun di perbatasan negara diupayakan untuk dapat tumbuh menjadi kawasan pusat ekonomi baru. Menteri Tito mengingatkan agar K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota perbatasan, dan seluruh unsur masyarakat, terus melakukan upaya-upaya sinergis pengembangan serta penguatan perekonomian dan penyejahteraan masyarakat kawasan perbatasan negara.

Kepala BNPP menuturkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terkait pengelolaan perbatasan negara, seperti belum terbangunnya efektivitas  sistem logistik nasional untuk suplai kebutuhan hidup masyarakat perbatasan, belum meratanya lapangan pekerjaan, kesempatan layanan pendidikan dan kesehatan serta belum pulihnya kondisi ekonomi masyarakat perbatasan yang terdampak pasca pendemi Covid-19.

(BACA JUGA:Bikin Para Menteri, Kapolri, Panglima Hingga Jokowi Goyang di Istana, Farel Prayoga Jadi Trending di Twitter)

(BACA JUGA:Ruhut Sitompul Posting Metallica Mainkan Indonesia Raya, Netizen Salfok Roy Suryo Gak Hafal Lagu Kebangsaan)

Untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang disebutkannya, Menteri Tito memberikan empat catatan untuk disikapi bersama. 

Pertama, memberdayakan potensi dan menggunakan produk dalam negeri. Pemda diminta agar mengalokasikan 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk belanja produk dalam negeri. 

Kedua, memupuk rasa kebanggaan bagi setiap warga negara Indonesia bahwa kita mampu berdiri sama tinggi atau lebih maju dalam beraktivitas dengan masyarakat negara tetangga.

Ketiga, jaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, sekaligus ciptakan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

(BACA JUGA:Terungkap! Brigadir J Berada di Luar Rumah, Sesaat Sebelum Dibunuh Ferdy Sambo)

(BACA JUGA:Misteri Amplop Coklat Ferdy Sambo, Ditolaknya Putri Candrawathi dan Dikabulkannya Permohonan Bharada E)

Dan yang keempat adalah menjaga persatuan dan kesatuan serta kelestarian lingkungan diantara masyarakat dan aparatur pemerintahan yang ditugaskan di perbatasan.

Tidak lupa dalam amanatnya Menteri Tito mengapresiasi instansi, jajaran Pemda, dan masyarakat yang telah melaksanakan tugas di wilayah perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), atas dedikasi waktu, tenaga dan pikiran, dalam menjaga dan membangun perbatasan negara. 

Menteri Tito mengajak masyarakat perbatasan negara menggelorakan semangat dan harapan segaimana tema HUT kemerdekaan yaitu “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. 

“Untuk itu melalui momentum peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 ini, Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama Pemerintah terus bergerak bersama dan bergotong royong menjawab tantangan tersebut. Nilai-nilai Dasar Negara ‘Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika’ mempersatukan dan menuntun kita bersama untuk pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan bangsa dan global, serta bangkit lebih kuat untuk siap membawa Indonesia semakin maju kedepan,” pungkasnya.