Gelar Rakordal, BNPP Konsolidasikan Kinerja Pengelolaan Perbatasan Negara
Rakordal BNPP--
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Perbatasan Negara, Kamis 4 Agustus 2022 di Jakarta.
Rapat ini dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi alokasi sumber daya, akuntabilitas dan mengoptimalkan kinerja program pengelolaan perbatasan negara yang dimandatkan kepada Kementerian/Lembaga, hingga Semester I Tahun 2022.
(BACA JUGA:BNPP Koordinasikan Langkah Strategis Cegah Krisis Pangan di Kawasan Perbatasan)
Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, mengatakan tahun 2022 adalah tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Pelaksanaan kegiatan pembangunan sejak tahun 2019 menghadapi situasi yang kurang kondusif akibat pandemi Covid-19. Selain itu disrupsi pengaruh geopolitik global akibat konflik Rusia dan Ukraina, turut mempengaruhi perlambatan ekonomi dunia yang juga membawa dampak pada percepatan pembangunan termasuk di kawasan perbatasan.
"Rakordal ini perlu kita lakukan karena urgensi tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif dari segi hasil, efisien dari aspek pengelolaan keuangan, dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, sekaligus mengoptimalkan kinerja program program terkait pengelolaan perbatasan, yang selama ini kita lakukan dalam 2 bentuk, yakni pengendalian dan evaluasi," jelas Restuardy saat memberikan pemaparan, dikutip Jumat 5 Agustus 2022.
Restuardy menjelaskan, pengelolaan perbatasan negara merupakan salah satu prioritas dari 9 kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
(BACA JUGA:BNPP dan KADIN Tandatangani PKS, Satukan Komitmen Bangun Ekonomi Perbatasan)
Presiden Jokowi mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam pengelolaan perbatasan negara.
Selain itu dalam pelaksanaan APBN, kita diminta untuk tidak hanya 'sent', yaitu menyusun perencanaan kegiatan pembangunan di perbatasan, tetapi hasil dari kegiataan yang dilakukan harus bermanfaat dan berguna bagi masyarakat khususnya di perbatasan, atau 'delivery'.
Pengelolaan perbatasan negara dilakukan melalui 4 pendekatan. Ada 4 problem fokus berupa isu yang dikelola, pertama, terkait dengan pengelolaan batas wilayah, kedua terkait pengelolaan lintas batas, yang ketiga terkait pembangunan kawasan perbatasan, dan keempat tata kelolanya.
Keempat isu tersebut diterjemahkan ke dalam tataran kebijakan, selanjutnya strategi dan pelaksanaannya, lanjut Restuardy.
(BACA JUGA:BNPP dan Stakeholder Terkait Bakal Kunjungi PLBN Aruk, Ini Tujuannya)
Restuardy juga menerangkan, untuk pengelolaan batas wilayah, penekanannya adalah bagaimana batas wilayah negara ini ditetapkan dan ditegaskan.
.jpeg)
Sumber:
