Tarif Ojol Naik, Demokrat: Masyarakat Lagi Pada Susah, Semuanya Naik!
Pemerintah menetapkan kenaikan tarif ojek online atau Ojol. Kebijakan ini efektif berlaku pada 14 Agustus 2022.
JAKARTA, FIN.CO.ID- Pemerintah menetapkan kenaikan tarif ojek online atau Ojol. Kebijakan ini efektif berlaku pada 14 Agustus 2022.
Aturan perubahan tarif Ojol ini menggantikan aturan sebelumnya, yaitu KM Nomor KP 348 Tahun 2019.
Menanggapi itu, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irwan meminta agar kebijakan kenaikan tarif Ojol dibatalkan.
Baca Juga
Sebab kata dia, kebijakan tersebut perlu didiskusikan bersama sejumlah pihak termasuk DPR RI.
"Sebaiknya kebijakan itu dibatalkan dulu. Didiskusikan dulu dengan banyak pihak yang terdampak dan bisa dirapatkan dulu di Komisi V DPR RI," kata Irwan, Jumat 12 Agustus 2022.
(BACA JUGA:Ini Sejumlah Dampak Buruk Jika Pemerintah Naikkan Tarif Ojol: Inflasi hingga Turunkan Daya Beli)
(BACA JUGA:Tarif Ojol Naik, Begini Suara Hati Para Driver di Lapangan)
"Ada apa kok Kemenhub ini serba-naikin tarif? Kemarin juga setuju maskapai menaikkan tiket dari tarif batas atas," kata Irwan.
Menurut Irwan, masalah Ojol adalah ada pada payung hukum. Selama ini tidak ada regulasi yang mengatur terkait Ojol.
"Masalah ojol ini bukan di kenaikan tarif kok yang mendesak. Tapi problematik utamanya justru belum ada payung hukum yang mengaturnya" kata dia.
Dia mengatakan, selama ini, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) juga belum mengatur tentang penggunaan kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi umum untuk mengangkut penumpang maupun barang.
(BACA JUGA:Pemerintah Minta Harga Tiket Pesawat Turun, Garuda Indonesia Siap Patuhi )
(BACA JUGA:DPR Minta Kemenhub Atasi Mahalnya Harga Tiket Pesawat)
"Kenaikan tarif ini untuk siapa? Apakah pengemudi otomatis diuntungkan? Sementara potongan 20 persen masih sering dilanggar perusahaan aplikasi. Kenaikan ini bisa mengurangi jumlah penumpang. Ingat, ini masyarakat lagi pada susah, semuanya pada naik," katanya.
Baca Juga
Dia menyarankan agar Kementerian Perhubungan membahas kebijakan tersebut dengan Komisi V DPR RI.
"Kita undang pakar, juga semua stakeholder terkait. Apalagi evaluasinya hanya setahun. Itu artinya Kemenhub juga ragu sendiri dengan keputusan itu apakah bisa menjamin kelangsungan usaha jasa ojol berikut kesejahteraan driver ojolnya atau justru ojol ini ditinggalkan penumpang karena tarifnya mahal," ucap Irwan.
(BACA JUGA:Harga Tiket Pesawat Melambung, Pelaku Perjalanan Pilih Bus Malam Jadi Solusi )
(BACA JUGA:Ojol di Bekasi Nekat Cabuli Anak 6 Tahun di Depan Umum, Terekam Video Durasi 1 Menit, Begini Ciri-cirinya)
"Kebijakannya pun dikeluarkan saat DPR RI masih masa reses. Saya akan minta agar Menhub dipanggil ke Komisi V DPR RI untuk menjelaskan alasan kenaikannya," lanjutnya.
Kenaikan Tarif Ojol Berdampak Inflasi dan Picu Kemacetan
Baca Juga
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menilai tarif baru Ojol ini yang ditetapkan Kementerian Perhubungan ini, dapat mengerek laju inflasi nasional yang saat ini dalam tren meningkat.
"Biaya transportasi yang kemungkinan meningkat bisa menyebabkan inflasi secara umum," kata Nailul dalam keterangan di Jakarta, dikutip Sabtu 13 Agustus 2022.
Dia menjelaskan, Inflasi transportasi per Juli 2022 sudah cukup tinggi, di mana secara year on year sudah di level 6,65 persen, tertinggi kedua setelah makanan, minuman, dan tembakau.
Saat ini, pemerintah tengah berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga inflasi tetap rendah, mulai dari menjaga subsidi BBM hingga subsidi pangan. Hal itu dilakukan agar pemulihan ekonomi tetap terjaga.
Kendati demikian, lanjut Nailul, selain akan mendorong inflasi, kenaikan tarif ojol juga akan mendorong masyarakat pengguna ojol pindah ke moda transportasi lain atau bahkan kendaraan pribadi.
"Jika menggunakan kendaraan pribadi akan menambah kemacetan dan kerugian ekonomi akan bertambah," kata Nailul.
Nailul menyampaikan transportasi daring, termasuk Ojol adalah multisided-market dimana ada banyak jenis konsumen yang dilayani oleh sebuah platform.
Sehingga, seharusnya yang dilihat bukan hanya dari sisi mitra driver saja, namun juga dari sisi konsumen atau penumpang.
"Sesuai hukum ekonomi, dari sisi konsumen penumpang akan ada penurunan permintaan," katanya.
Sudah pasti, kata Nailul, mitra driver yang akan rugi karena secara total pendapatan akan menurun.
"Maka hal ini kontradiktif dengan kesejahteraan mitra driver yang ingin dicapai dengan adanya perubahan tarif ini," ujar Nailul.
Tidak hanya sampai di situ, kenaikan biaya transportasi juga bisa mendatangkan efek berganda lain, yaitu membebani usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), misalnya industri makanan-minuman di skala UMKM yang bisa menaikkan harga.
Pasalnya, penggunaan transportasi ojol sudah menjadi moda transportasi sehari-hari yang banyak digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat, baik pribadi maupun usaha.
Kenaikan biaya hidup tersebut dinilai ujung-ujungnya dapat menurunkan daya beli masyarakat.
Terlebih, rata-rata kenaikan upah minimum nasional pada 2022 hanya berkisar di angka 1,09 persen, tidak dapat menutup potensi kenaikan inflasi.
"Jadi saya rasa pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan kenaikan tarif ojek online ini dan melihat sebesar besar elastisitas dari produk atau layanan. Jangan juga, kebijakan ini menimbulkan perang harga antar platform yang akan membuat industri tidak sehat," kata Nailul.