Bahlil Lahadalia Beri Sinyal Harga BBM akan Naik: Sampaikan ke Rakyat Siap-Siap!
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan tentang kebutuhan dukungan infrastruktur untuk kawasan pertumbuhan ekonomi baru-Sigit Nugroho-FIN.CO.ID
JAKARTA, FIN.CO.ID- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan kondisi ekonomi global saat ini yang tidak menentu hingga menyebabkan harga minyak dunia terus meroket.
Bahlil mencatat, harga minyak dunia rata-rata mencapai 105 dolar AS per barel dari periode Januari-Juli 2022.
Padahal, kata dia, asumsi harga minyak di dalam APBN hanya di kisaran 63-70 dolar AS per barel.
Untuk itu, Bahlil meminta masyarakat siap-siap jika dalam waktu dekat harga Bahan Bakar Minyak atau BBM naik.
(BACA JUGA: Usul Susi Pudjiastuti Subsidi BBM Nelayan Dihapus, DPR: Harusnya Sakit Segera Diobati Bukan Diamputasi)
(BACA JUGA:PKS Punya Usul, Setop Proyek IKN dan Kereta Cepat Buat Subsidi BBM)
"Tolong teman-teman wartawan sampaikan kepada rakyat, bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," katanya dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat 12 Agustus 2022.
Bahlil mengatakan, jika harga BBM tidak naik, maka dampaknya adalah kondisi fiskal negara yang tidak sehat karena seperempat pendapatan negara harus digunakan untuk subsidi BBM.
"Hari ini kalau (harga minyak) 100 dolar AS per barel, subsidi kita itu bisa mencapai Rp500 triliun," jelasnya.
"Tapi kalau harga minyak per barel di atas 100 dolar AS, misal 105 dolar AS, dengan asumsi kurs dolar itu Rp14.500 sampai rata-rata saat ini Rp14.750, dan kuota kita dari 23 juta kilo liter menjadi 29 juta KL, maka harus terjadi penambahan subsidi," Imbuh Bahlil.
(BACA JUGA:Ini Daftar 25 SPBU di Kabupaten Bekasi yang Buka Pendaftaran BBM Bersubsidi)
(BACA JUGA:Indonesia Kaya Sumber Daya alam Tapi Impor BBM Makin Besar, Begini Penjelasannya)
Dengan semua angka-angka itu, Bahlil mengatakan setidaknya harus ada Rp500 triliun hingga Rp600 triliun alokasi subsidi dari APBN untuk subsidi BBM.
"Rp500-Rp600 triliun itu sama dengan 25 persen total pendapatan APBN kita dipakai untuk subsidi. Ini menurut saya agak tidak sehat," katanya.
.jpeg)
Sumber:
