Sah! Kemenhub Gratiskan Jasa Pendaratan dan Penyimpanan Pesawat
Pesawat Wings Air saat uji coba penerbangan di Bandara Pondok Cabe.-lionmag.id/DODY WIRASETO-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menggratiskan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) di bandara.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor PR 14 Tahun 2022. Aturan itu menetapkan kebijakan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0 (nol rupiah) atau nol persen terhadap PJP4U di bandara.
(BACA JUGA:TNI AU Naikkan Pangkat Lettu Pnb Alan Safitra, Pilot Pesawat T-501 Golden Eagle yang Gugur Dalam Tugas)
“Dengan diberlakukannya ketentuan ini maka badan usaha angkutan udara (maskapai) akan menikmati tarif nol rupiah (bebas biaya) untuk jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara yang hanya berlaku di UPBU (Unit Pelayanan Bandar Udara)," kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono dalam keterangannya, Selasa, 2 Agustus 2022.
Nur Isnin menyampaikan, tarif PNBP nol rupiah ini diberikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang beroperasi elayani rute penerbangan dari dan/atau ke bandara yang dikelola oleh UPBU di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, kecuali untuk angkutan udara perintis.
Hal ini, kata dia, sebagai wujud upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan keringanan terhadap salah satu komponen biaya operasional pesawat udara.
(BACA JUGA:Meninggalnya Pilot Pesawat Tempur TNI AU, Bupati Blora Ucapkan Belasungkawa)
“Pengenaan tarif nol rupiah diberikan sesuai dengan jam operasional masing-masing bandara,” ujarnya.
Agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai ketentuan, maka Sesditjen Perhubungan Udara, Direktur Bandar Udara, dan Direktur Angkutan Udara, Kemenhub bertanggung jawab melakukan pengawasan.
Ia menambahkan kebijakan tersebut akan berlaku hingga akhir tahun 2022.
(BACA JUGA:Ini Penyebab Pesawat Lion Air Gagal Mendarat di Bandara Fatmawati Bengkulu, Hingga Akhirnya RTB)
“Kebijakan ini ditetapkan 26 Juli 2022 dan berlaku mulai 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 pukul 24.00 waktu setempat,” katanya.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
