Nasional

Hentikan Kerjasama dengan ACT, Waketum MUI: Karena Izinnya Disetop, Kerjasamanya Disetop Juga

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan akan menghentikan kerjasama dengan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Hentikan Kerjasama dengan ACT, Waketum MUI: Karena Izinnya Disetop, Kerjasamanya Disetop Juga
Ilustrasi logo Aksi Cepat Tanggap (ACT).

JAKARTA, FIN.CO.ID -  Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan akan menghentikan kerjasama dengan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud mengatakan adapun keputusan menghentikan kerjasama tak terlepas dari dibekukannya yayasan ACT oleh pemerintah.

ACT dibekukan pemerintah karena terlilit sejumlah masalah, salah satunya dugaan penyelewengan dana umat.

(BACA JUGA:Dana ACT Mengalir ke Koperasi 212? Ketua MUI: Saya Tak Pernah Menerima Uang dari Itu)

(BACA JUGA:Abu Janda Beri Cibiran Keras ke Presiden dan Eks Presiden ACT yang Terancam 20 Tahun Penjara)

(BACA JUGA:Koperasi Syariah 212 Diduga Terima Dana ACT, Guntur Romli Desak Aa Gym Mesti Diperiksa)

"Kerjasama MUI dan ACT dulu memang pernah dilakukan. Karena badan hukum ACT sudah dibekukan maka otomatis kerjasamanya juga jadi beku. Karena izinnya sudah dibekukan, maka kerjasamanya jadi beku, artinya disetop," katanya di Hotel Sultan Jakarta, Selasa, 27 Juli 2022.

Dijelaskannya, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan juga sudah melakukan pertemuan dengan pihak ACT membahas masalah tersebut. 

Diakatakannya pula, dalam pertemuan tersebut MUI, tak bisa campur tangan pada kasus yang membelit ACT.

(BACA JUGA:Empat Petinggi ACT Jadi Tersangka Penyelewengan Dana)

(BACA JUGA:Ternyata Pengurus ACT Gelapkan Dana Korban Lion Air untuk koperasi 212 Capai Rp10 Miliar)

(BACA JUGA:Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus ACT Siang Ini, Tersangka Segera Ditetapkan)

"Sekjen MUI sudah komunikasi ke sana, kepada ACT.  Tapi itu kan kita tidak bisa campur tangan apa yang terjadi di ACT," jelasnya.

Diakuinya, MUI pernah menjalin kerjasama dengan ACT. Kerjasama yang dilakukan antara MUI dengan ACT yaitu penyaluran beberapa beras kepada pesantren.

"Karena kerjasamanya kemarin hanya penyaluran beberapa beras kepada pesantren. Itu saja yang sudah berjalan, yang lain belum, karena sekarang disetop, ya jadi setop," ungkapnya.

Meski demikian, dikatakannya MUI tidak menutup kemungkinan kembali berkolaborasi dengan ACT atau pihak manapun. Ketika ada persoalan, ia menambahkan harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Namanya sebuah organisasi mau kolaborasi dengan siapa saja, yang kira-kira buat kemaslahatan bersama kita laksanakan, tak hanya ACT. Namun ketika ada persoalan, saya harapkan persoalan diselesaikan dulu," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) secara resmi mencabut izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pencabutan ini adalah tindak lanjut atas adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan ACT.

Pencabutan dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi pada Selasa, 5 Juli 2022.

Selain itu sejumlah petinggi ACT juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Keempatnya dijadikan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyelewengan dana oleh Yayasan ACT.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Prolri Kombes Pol. Helfi Assegaf keempat tersangka tersebut yaitu A, IK, HH, dan NIA.

"Inisial tersangka A usia 56 tahun, selaku Ketua Pembina ACT, IK selaku pengurus Yayasan ACT, HH sebagai anggota pembina, dan NIA selaku anggota pembina," katanya, Senin, 25 Juli 2022.

Inisial A merujuk pada Ahyudin, IK merujuk pada Ibnu Khajar, HH merujuk pada Hariyana Hermain, dan NIA adalah Novariadi Imam Akbari. Mereka ditetapkan tersangka terhitung pukul 15.50 WIB.

 

Berita Terkait