Pungutan Ekspor CPO Rp 0, Saham Emiten Sawit Langsung 'Menghijau'
Tarif pungutan ekspor CPO dan turunannya Rp 0 berlaku 15 Juli - 31 Agustus 2022
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan tarif punfutan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya sebesar Rp 0 (nol), untuk periode 15 Juli hingga 31 Agustus 2022 mendatang.
Keputusan penghapusan pungutan ekspor CPO dan turunanya ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2022, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU-BPDPKS) pada Kementerian Keuangan.
(BACA JUGA:Jaga Industri Kelapa Sawit, Pemerintah Berlakukan Tarif Ekspor Baru)
Baca Juga
Berdasarkan pantauan FIN.CO.ID pada RTI Business, sejak Jumat 15 Juli 2022 sebelum pengumuman kebijakan hingga penutupan perdagangan Senin sore 25 Juli 2022, saham PT London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) tercatat naik dari 1.130 menjadi 1.225 atau menguat 6,99 persen.
LSIP sendiri diketahui memproduksi minyak sawit mentah, karet, kakao, teh, dan biji-bijian.
Kemudian harga saham PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) juga naik dari 442 menjadi 468, atau menguat 5,88 persen.
Emiten dalam kelompok usaha Salim Group tersebut memproduksi minyak goreng Bimoli dan produk turunan minyak kelapa sawit lainnya.
(BACA JUGA:IHSG 26 Juli 2022 Rawan Mengalami Koreksi, Berikut Saham Rekomendasi Analis Hari Ini)
Selanjutnya, harga saham PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) juga tercatat menguat dari 8.925 menjadi 9.400, atau naik 5,32 persen.
Emiten di bawah bendera Astra Internasional tersebut memproduksi olein hingga minyak kelapa sawit yang memenuhi kebutuhan pasar ekspor seperti China, Malaysia, Filipina dan Korea Selatan.
Kemudian harga saham PT Provident Agro Tbk (PALM) milik Saratoga Sentra Business tercatat naik dari 755 menjadi 860, atau menguat 13,91 persen.
Harga saham PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) yang memproduksi produk kelapa sawit hingga karet tersebut juga naik dari 2.000 menjadi 2.040 atau menguat 2,00 persen.
(BACA JUGA:Pemerintah Bebaskan Tarif Pungutan Ekspor CPO dan Turunanya Hingga 31 Agustus 2022, Ini Tujuannya)
Adapun harga saham PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) juga naik dari 600 menjadi 685 atau menguat 14,17 persen.
Baca Juga
Perusahaan tersebut mengoperasikan 24 perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Jambi dengan luas 158 ribu hektare untuk perkebunan sawit dan 1.400 hektare untuk perkebunan karet.
Emiten kelapa sawit milik Bakrie Group yakni PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP) yang mencatatkan kenaikan dari 122 menjadi 135 atau menguat 10,66 persen. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi minyak kelapa sawit, karet hingga oleokimia.
Terakhir, emiten kelapa sawit milik konglomerat Sinarmas yakni PT Sinar Mas Agro Resources and Tech Tbk (SMAR) juga naik dari 4.250 menjadi 4.370 atau menguat 2,82 persen.
(BACA JUGA:Luhut Minta Kemandag Tingkatkan Ekspor CPO untuk Naikkan Harga TBS)
"Kenaikan saham emiten kelapa sawit ini didorong dengan sentimen pungutan ekspor yang dihapus hingga 31 agustus 2022. Di satu sisi memang secara teknikal ada teknikal rebound pada saham CPO," kataAnalis Kiwoom Sekuritas, Abdul Azis, Senin 25 Juli 2022.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perubahan tarif Pungutan Ekspor menjadi USD0/MT berlaku mulai 15 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 diharapkan dapat mengurangi kelebihan supply CPO di dalam negeri sehingga dapat mempercepat ekspor produk CPO dan turunannya.
Baca Juga
Dengan percepatan ekspor tersebut, kata Airlangga diharapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat pekebun khususnya pekebun swadaya akan meningkat.
Pertimbangan lain dalam penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor yakni keberlanjutan dari pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional, khususnya perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit khususnya berupa pembangunan Unit Pengolahan Hasil, penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel serta pemenuhan kebutuhan pangan melalui pendanaan penyediaan minyak goreng bagi masyarakat.
(BACA JUGA:Budiman Sudjatmiko Sindir Orang Pecicilan di Medsos Tapi Minta Iba di Dunia Nyata, Netizen Kaitkan Roy Suryo)
"Penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor diharapkan memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri," kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga berharap, perubahan kebijakan ini juga merupakan momentum bagi BPDPKS untuk semakin meningkatkan layanannya dengan tetap menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit.
Semua pihak diharapkan untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah karena Pemerintah menyadari bahwa semua kebijakan terkait kelapa sawit tujuan akhirnya yakni terciptanya sustainability kelapa sawit mengingat peranan kelapa sawit yang sangat penting dalam perekonomian nasional.