Nasional

Kejagung Ungkap Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Rugikan Negara Rp8,8 Triliun

Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia pada 2011-2021 diduga merugikan negara Rp8,8 triliun.

Kejagung Ungkap Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Rugikan Negara Rp8,8 Triliun
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap pihaknya telah menetapkan 2 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia pada 2011-2021 diduga merugikan negara Rp8,8 triliun.

Jumlah tersebut didapat berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(BACA JUGA:Kasus Korupsi Garuda di Kejagung Dipastikan Berbeda dengan KPK, Kejagung: Ini Berkaitan Kontrak Pengadaan)

"Pada hari ini kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai Rp8,8 triliun. Itu kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Bundar, Jakarta, Senin, 27 Juni 2022.

Atas dugaan kerugian negara tersebut, Kejagung lantas menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Direktur PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo sebagai tersangka.

Diketahui, penyidikan dugaan korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) dipastikan berbeda dengan KPK.

(BACA JUGA:Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda)

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan perkara yang disidik kedua lembaga penegak hukum berbeda. Sehingga tidak melanggar asas ne bis in idem atau pembelaan hukum yang melarang seseorang diadili untuk kedua kalinya untuk pelanggaran hukum yang sama.

Meskipun, diketahui penanganan perkara yang dilakukan Kejagung saat ini juga menetapkan dua tersangka yang sama, yaitu mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Direktur PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo. Keduanya sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Ini pertanggungan jawab atas pelaksanaan kerja selama dia (Emirsyah Satar) menjabat sebagai direktur karena yang di KPK adalah sebatas mengenai suap," kata Burhanuddin.

(BACA JUGA:Siap-siap! Kejagung Bakal Umumkan Tersangka Baru Korupsi Pesawat Garuda Indonesia Senin Besok)

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Emirsyah Satar berkaitan pengadaan dan kontrak-kontrak pengadaan pesawat kala yang bersangkutan menjabat Dirut PT Garuda Indonesia. 

Oleh karena itu, Burhanuddin memastikan tidak ada asas ne bis in idem atau pembelaan hukum yang melarang seseorang diadili untuk kedua kalinya untuk pelanggaran hukum yang sama.

"Ini mulai dari pengadaannya dan tentunya tentang kontrak-kontrak yang ada, itu yang minta pertanggung jawab, yang pasti bukan ne bis in idem," ujar Burhanuddin.

(BACA JUGA:Pasca Menang PKPU, Garuda Punya Peluang Sehatkan Keuangan)

Sebelumnya, penyidik telah mengumumkan tiga tersangka dalam perkara pengadaan Pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan Pesawat ATR72-600 oleh PT Garuda Indonesia, yakni Executive Project Manager Aircraft Delivery Garuda Indonesia Periode 2009-2014 Agus Wahjudo, Vice President Strategic Management Office Garuda Indonesia Periode 2011-2012 Setijo Awibowo, dan Vice President Treasury Management Garuda Indonesia Periode 2005-2012 Albert Burhan.

Lebih lanjut, pada Selasa, 21 Juni 2022, Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menyerahkan berkas ketiga tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan tahap perencanaan dan tahap evaluasi proses pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan armada (PPA).

(BACA JUGA:Garuda Indonesia Menang PKPU, Akademisi UI: Bukti Konkrit Kinerja Menteri Erick Selamatkan Perseroan)

Dalam tahap perencanaan yang dilakukan tersangka Setijo Awibowo, tidak terdapat laporan analisis pasar, rencana rute, analisis kebutuhan pesawat, rekomendasi, dan persetujuan jajaran direksi.

Para tersangka bersama Emirsyah Satar, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia, dan Hadinoto Soedigno selaku Direktur Teknik mengevaluasi dan menetapkan pemenang pengadaan Pesawat Bombardier CRJ-1000 secara tidak transparan, tidak konsisten, dan tidak akuntabel.

Akibat proses pengadaan Pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan Pesawat ATR 72-600, yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip PPA, prinsip pengadaan BUMN, dan business judgment rule, mengakibatkan pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8,8 triliun.

Berita Terkait